beritax.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan langkah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu diambil setelah maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan dengan menurunkan target produksi porsi MBG di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah penerima manfaat dikurangi dari 3.000–4.000 porsi menjadi 2.000–2.500 porsi per dapur.
Selain itu, BGN juga mewajibkan rapid test bahan makanan, sterilisasi alat makan, dan penggunaan air bersertifikat. Dadan menegaskan, kebijakan ini untuk menekan risiko kesehatan masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa 46 persen kasus keracunan pangan berasal dari MBG, sementara 54 persen lainnya disebabkan oleh faktor di luar program tersebut.
Sorotan Publik dan Kritik Daerah
Kritik terhadap program ini datang dari berbagai pihak, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menilai, dapur SPPG yang memproduksi ribuan porsi makanan tidak realistis dan rawan menyebabkan kesalahan produksi. Ia mengusulkan sistem pembagian unit dapur kecil agar kualitas makanan lebih terjaga. “Kalau biasanya memasak 50 porsi lalu tiba-tiba 3.000, jelas berisiko,” kata Sultan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah membagikan 1,4 miliar porsi makanan dengan 8.000 kasus keracunan. Ia menyebut pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem dan memastikan keselamatan penerima manfaat.
Partai X: Bukti Nyata, Bukan Kurangi Porsi
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kebijakan pengurangan porsi justru menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen kualitas. “Rakyat tidak butuh dalih teknis. Mereka butuh jaminan bahwa makanan yang disajikan aman dan layak,” ujar Prayogi.
Partai X menilai, menurunkan target porsi bukan solusi, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab atas lemahnya tata kelola publik. Negara seharusnya hadir dengan sistem distribusi dan pengawasan yang efisien, bukan sekadar mengurangi jumlah penerima manfaat.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan Rakyat
Dalam prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk melayani seluruh rakyat. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Program bergizi bukan sekadar statistik porsi. Ia adalah tanggung jawab moral negara terhadap generasi bangsa,” tambah Prayogi.
Solusi Partai X: Perbaikan Sistemik, Bukan Parsial
Partai X menawarkan solusi konkret sesuai 10 poin Penyembuhan Bangsa, antara lain:
- Reformasi birokrasi digital MBG agar rantai produksi dan distribusi makanan terpantau transparan.
- Musyawarah kenegarawanan lintas sektor untuk merumuskan standar nasional gizi dan dapur publik.
- Pendidikan moral dan tanggung jawab sosial berbasis Pancasila agar pelaksana SPPG memahami bahwa tugas mereka bukan mencari “enaknya”, tapi menjaga amanah negara.
- Audit independen dan real-time berbasis data publik, memastikan dana MBG digunakan tepat sasaran dan bebas manipulasi.
Partai X menegaskan, solusi bangsa tidak bisa dicapai dengan pengurangan, tapi dengan perbaikan sistem dan pengembalian moral pelayanan publik kepada rakyat.
