beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas jenis Maung bagi para menteri dan wakil menteri. Namun, realisasi anggaran tersebut tertunda karena kapasitas produksi PT Pindad sebagai produsen kendaraan taktis ringan belum memadai. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana, tetapi pelaksanaan akan menunggu kesiapan industri nasional.
Pandangan Partai X: Kebijakan Harus Berpihak ke Rakyat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan kendaraan dinas harus berpihak pada industri rakyat, bukan sekadar memperkuat korporasi besar. Menurutnya, tugas negara itu tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau anggaran negara dipakai, pastikan efeknya dirasakan rakyat. Jangan sampai hanya jadi proyek simbolik,” tegas Rinto.
Makna Pemerintahan Menurut Partai X
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan. Karena itu, setiap keputusan penggunaan anggaran publik harus diuji: apakah benar melindungi dan melayani rakyat, atau justru memperkuat segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Kritik terhadap Orientasi Proyek
Rinto menilai, pengadaan kendaraan Maung seharusnya tidak semata-mata dilihat dari sisi simbol kebanggaan nasional, tetapi dari kemanfaatan ekonomi rakyat. “Kalau industri nasional mau didukung, libatkan koperasi dan UMKM lokal dalam rantai pasok, bukan hanya perusahaan besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, nasionalisme ekonomi tidak boleh berhenti pada simbol produksi dalam negeri, melainkan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Rezim
Dalam prinsip dasar Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik negara. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan industri harus dijalankan dengan transparansi dan keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Solusi Partai X: Reformasi Kebijakan Industri Nasional
Partai X menawarkan solusi konkret agar kebijakan semacam ini benar-benar berdampak bagi rakyat, antara lain:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar kebijakan industri tidak dikendalikan kepentingan individu jangka pendek.
- Transformasi birokrasi digital untuk memastikan setiap pengadaan publik transparan dan bebas korupsi.
- Keterlibatan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok industri pertahanan dan otomotif nasional.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional ekonomi kerakyatan, bukan sekadar slogan.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila untuk membangun kesadaran nasionalisme ekonomi yang sejati.
Rinto menegaskan, keberhasilan industri nasional tidak diukur dari seberapa mewah pejabat bisa berkendara, melainkan seberapa banyak rakyat yang merasakan manfaatnya. “Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata. Jangan hanya membuat simbol, tapi berikan kesejahteraan,” tutupnya.
