beritax.id — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan pentingnya integrasi data dan budaya akuntabilitas dalam memperkuat sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
Dalam Kick Off Indeks Rezim APUPPT di Jakarta, Kamis (9/10/2025), Otto menekankan bahwa regulasi tanpa sinergi nyata antar-lembaga hanya akan menghasilkan tumpukan laporan tanpa dampak konkret.
“Kita memerlukan satu data, satu peta risiko. Semua lembaga harus bekerja di satu dashboard agar bisa mendeteksi dini dan menindak cepat,” ujarnya.
Otto juga menyoroti pentingnya fokus pada kejahatan berdampak besar seperti korupsi, narkotika, dan perdagangan manusia. Ia menilai keberhasilan APUPPT tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari hasil pemulihan aset negara yang nyata.
Partai X: Transparansi Bukan untuk Laporan, Tapi untuk Keadilan Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R. Saputra menyebut integrasi data hanya akan bermakna bila hasilnya bisa dirasakan rakyat.
“Tugas negara itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau datanya terintegrasi tapi rakyat tetap miskin, itu cuma transparansi di atas kertas,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kebijakan integrasi data keuangan dan hukum harus berdampak langsung pada pengurangan kebocoran anggaran, penegakan hukum yang cepat, dan pelayanan publik yang efisien. Transparansi tidak boleh berhenti di sistem pelaporan, tetapi harus sampai pada kesejahteraan masyarakat.
Prinsip Partai X: Negara Harus Efektif, Efisien, dan Akuntabel
Partai X menegaskan bahwa negara hanya menjadi kuat bila dijalankan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Pejabat negara hanyalah pelayan yang diberi kepercayaan untuk mengelola kebijakan demi kepentingan rakyat, bukan untuk melindungi diri atau kelompoknya.
“Kalau pemerintah bicara integrasi data, maka rakyat berhak tahu datanya buat apa, siapa yang menikmati hasilnya,” tambah Prayogi.
Solusi Partai X: Integrasi Data untuk Rakyat, Bukan Pejabat
Sesuai prinsip keadilan dan pemerintahan bersih, Partai X menawarkan beberapa langkah solutif:
- Bangun Sistem Data Terpadu Nasional berbasis akuntabilitas publik. Akses harus terbuka untuk lembaga negara dan pengawasan masyarakat.
- Wajibkan audit publik atas semua proyek digitalisasi data pemerintah. Audit harus independen dan hasilnya dipublikasikan terbuka.
- Pastikan integrasi data berorientasi pelayanan rakyat. Data bukan sekadar alat kontrol, tapi dasar kebijakan berbasis kebutuhan warga.
- Gunakan teknologi antikorupsi. Semua transaksi keuangan publik harus terekam dan bisa ditelusuri hingga tingkat penerima manfaat akhir.
Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X menegaskan, reformasi digital pemerintahan harus berpihak pada rakyat, bukan hanya proyek besar di atas meja birokrasi.
“Integrasi data itu baik, tapi jangan berhenti di laporan tahunan. Transparansi harus sampai ke saku rakyat,” tutup Prayogi.
