beritax.id — Hasil survei Litbang Kompas mencatat kebijakan kenaikan harga gabah yang diambil Menko Pangan Zulkifli Hasan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sebanyak 77 persen responden menyatakan kebijakan itu berdampak positif bagi petani, dan 83 persen menilai beras SPHP pemerintah terjangkau serta berkualitas.
Zulhas menyebut keberhasilan itu hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Presiden Prabowo. Ia mengatakan kenaikan harga gabah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri. Harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dengan target pengadaan beras nasional 3 juta ton.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36. Angka ini menandakan petani mengalami surplus keuntungan. Pemerintah menyebut hasil itu sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional.
Partai X: Rakyat Butuh Bukti di Lumbung, Bukan Angka di Layar
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa diukur dari survei semata. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau rakyat belum bisa membeli beras dengan tenang, bagaimana bisa disebut sejahtera?” ujarnya di Jakarta.
Menurut Prayogi, angka survei tidak boleh menjadi pembenaran atas kebijakan yang belum terasa dampaknya di lapangan. Ia menilai, selama distribusi pangan masih timpang dan biaya hidup terus naik, kesejahteraan rakyat tetap ilusi.
“Rakyat tidak butuh tepuk tangan survei. Mereka butuh perut yang kenyang dan harga yang masuk akal,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Kesejahteraan Bukan Statistik, Tapi Kehidupan yang Layak
Partai X menegaskan bahwa keberhasilan negara harus diukur dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan dari kepuasan survei. Dalam prinsip Partai X disebutkan, negara bukan rezim, dan rezim bukan negara. Karena itu, kebijakan publik harus berpihak pada rakyat secara nyata, bukan sekadar pencitraan angka.
Bagi Partai X, kesejahteraan sejati lahir dari sistem ekonomi yang berkeadilan dan kedaulatan pangan yang berpihak pada petani. Negara harus hadir sebagai pengatur yang melindungi, bukan sekadar sebagai penonton yang mencatat statistik.
“Kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi narasi keberhasilan pemerintah, tapi menjadi kenyataan hidup sehari-hari,” bunyi pernyataan resmi Partai X.
Solusi Partai X: Bangun Kedaulatan Pangan dari Desa ke Negara
Partai X menawarkan langkah konkret agar kesejahteraan petani tidak berhenti di survei: Pertama, memperkuat kedaulatan pangan berbasis desa melalui koperasi petani dan pusat produksi lokal yang terintegrasi. Kedua, memastikan rantai distribusi pangan diawasi ketat agar tidak dikuasai oleh korporasi besar. Ketiga, memperluas program perlindungan harga hasil panen dengan subsidi transportasi dan akses pupuk yang adil.
Selain itu, Partai X menekankan perlunya reformasi kebijakan pangan nasional yang menempatkan petani sebagai pilar utama ekonomi.
“Kalau petani kuat, negara kuat. Tapi kalau petani hanya dijadikan bahan survei, maka kedaulatan pangan hanyalah slogan,” tutup Prayogi dengan nada tegas.
