beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sebanyak 8.018 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat 565 unit dibandingkan pekan lalu, mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut setiap SPPG menyerap anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Ia menegaskan SPPG bukan hanya instrumen pelayanan gizi, melainkan mesin utama penyerapan anggaran. Saat ini terdapat 12.897 SPPG berstatus potensi operasional, dengan 9.632 masih dalam proses verifikasi.
Meski demikian, Dadan mengakui masih ada lima kabupaten yang belum terjamah program MBG, antara lain di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
Partai X: Program Rakyat Jangan Jadi Angka
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Partai X, keberadaan ribuan dapur MBG jangan hanya dinilai dari serapan anggaran. Rakyat tidak butuh angka, melainkan kepastian perut kenyang. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga miskin kesulitan memenuhi gizi harian meski dapur MBG diklaim ribuan jumlahnya.
Prinsip Partai X: Rakyat Harus Jadi Ukuran
Partai X menegaskan pembangunan harus berlandaskan keadilan sosial. Anggaran negara bukan sekadar target penyerapan, melainkan instrumen nyata menyehatkan rakyat.
Jika SPPG dijadikan alat hitung anggaran semata, maka esensi program MBG tereduksi menjadi proyek birokrasi. Rakyat seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan tabel statistik serapan dana.
Solusi Partai X: Fokus pada Distribusi dan Kualitas
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, pastikan distribusi makanan benar-benar menjangkau keluarga miskin di pelosok, bukan berhenti di kota besar. Kedua, perkuat pengawasan kualitas makanan agar rakyat tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat.
Ketiga, kurangi birokrasi berlapis yang menghambat penyaluran. Dana besar harus langsung dirasakan rakyat, bukan habis di administrasi. Keempat, libatkan koperasi desa dan UMKM pangan lokal untuk memastikan keberlanjutan program.
Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh klaim ribuan dapur jika perut masih lapar. Program gizi harus menjadi bukti keberpihakan negara, bukan sekadar mesin serapan anggaran. Rakyat butuh makan bergizi hari ini, bukan laporan angka esok hari.
