beritax.id — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar bendera Merah Putih tetap dikibarkan paling tinggi di Indonesia. Peringatan ini disampaikan usai merebaknya tren pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Eddy menyebut bahwa meskipun ruang demokrasi memberi tempat untuk kreativitas, simbol negara tetap harus dihormati. Ia mengutip almarhum Gus Dur bahwa kreativitas boleh, tetapi tetap dalam batas konstitusi. Ia juga menilai dialog dan komunikasi lebih produktif dibanding aksi simbolik yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Pemerintah menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik. Namun dalam praktiknya, sikap terbuka itu kerap tidak berbanding lurus dengan perlindungan atas kebebasan berpendapat.
Partai X: Jangan Bungkam Aspirasi Rakyat Lewat Bendera
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi dengan mengingatkan fungsi dasar negara. Negara ada untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Simbol negara tidak boleh dipakai untuk membungkam suara publik yang mengungkap kekecewaan atau protes melalui cara damai dan simbolik.
Menurut Rinto, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelami makna dari ekspresi masyarakat. Pengibaran bendera bajak laut tidak boleh dibalas dengan ancaman moralistik. “Kalau rakyat mengekspresikan keresahan lewat simbol, dengarkan substansinya, jangan buru-buru disalahkan,” tegasnya.
Partai X menekankan, demokrasi yang sehat mengizinkan rakyat menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Simbol dan ekspresi publik seperti penggunaan bendera bajak laut, selama tidak merusak fasilitas publik atau melanggar hukum, merupakan bentuk keresahan sosial yang perlu dijawab bukan ditekan.
Partai X memperingatkan, jangan sampai semangat menjaga simbol negara berubah menjadi alat untuk melumpuhkan kebebasan berekspresi. “Kebebasan itu bagian dari kedaulatan rakyat,” kata Rinto. “Simbol negara bukan tameng untuk menutupi ketidakbecusan dalam mengelola negara.”
Solusi Partai X: Demokrasi Edukatif dan Pemerintahan Responsif
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang dibentuk oleh wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat, bukan pemilik mutlak simbol-simbol negara.
Dalam prinsip Partai X politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat
- Pendidikan politik publik agar masyarakat paham bahwa simbol negara milik bersama dan tidak sakral secara membabi buta.
- Dialog terbuka antara pemerintah dan warga agar keresahan sosial tidak terpinggirkan.
- Pemerintahan responsif yang mendengar isi suara rakyat, bukan hanya bentuk ekspresinya.
Negara tak bisa hanya menuntut hormat, tapi harus layak dihormati. Hormat tidak bisa dipaksakan, harus diraih lewat tindakan adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
