beritax.id – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran ke Manokwari, Papua Barat, dinilai sebagai momentum penting bagi percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan kunjungan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara di daerah. “Kunjungan Bapak Wapres dan Ibu adalah wujud negara hadir, melihat langsung dan melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Manokwari, Senin.
Hermus menjelaskan, selama dua hari kunjungan, Wapres dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis seperti pertemuan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua Barat. Sementara Selvi Gibran akan membuka Festival Mama-Mama Kreatif, mengunjungi sekolah, serta meninjau pelatihan bagi pelaku UMKM kreatif di Papua Barat.
Bupati berharap kunjungan ini membawa energi baru bagi kemajuan Papua Barat. “Kami ingin kunjungan ini menjadi awal pemerataan pembangunan yang lebih nyata di tanah Papua,” katanya. Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah disiapkan dengan baik, dan situasi keamanan di Manokwari dalam kondisi aman serta kondusif.
Partai X: Tugas Negara Adalah Melindungi dan Melayani Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali hakikat utama pemerintahan dalam membangun wilayah timur Indonesia. “Tugas negara itu tiga,” katanya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Menurutnya, pembangunan yang sejati tidak boleh berhenti di pusat, tetapi harus terasa hingga pelosok.
Rinto menilai kunjungan Wapres merupakan langkah baik, namun pemerintah harus memastikan keberlanjutan dan pemerataan hasilnya. “Jangan hanya seremonial dan foto bersama. Rakyat Papua butuh air, listrik, dan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan harus menyentuh kebutuhan dasar warga, bukan sekadar proyek yang menguntungkan segelintir pihak.
Keadilan Pembangunan Harus Berbasis Prinsip Partai X
Partai X berpegang pada prinsip bahwa negara adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan alat bagi kekuasaan. Karena itu, pembangunan harus menegakkan keadilan sosial dan menghapus kesenjangan antarwilayah. “Keadilan itu bukan hanya diukur dari angka ekonomi, tapi dari sejauh mana rakyat merasa dilayani,” tegas Rinto.
Menurutnya, wilayah timur Indonesia sering kali hanya menjadi objek pembangunan tanpa peran aktif masyarakat lokal. “Pemerintah harus libatkan warga Papua sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat,” katanya.
Partai X menilai partisipasi masyarakat adalah fondasi utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Solusi Partai X: Arah Pembangunan Berbasis Kemandirian dan Keadilan
Sesuai prinsip Partai X, pemerataan pembangunan harus berjalan melalui pendekatan kemandirian daerah, keberlanjutan ekonomi, dan tata kelola yang transparan. Partai X menawarkan lima solusi konkret untuk mewujudkan hal itu.
Pertama, pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendukung koperasi rakyat, UMKM kreatif, dan produksi berbasis sumber daya daerah. Kedua, pemerataan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi di seluruh wilayah timur. Ketiga, pembentukan pusat pelatihan keterampilan rakyat agar SDM lokal tidak hanya menjadi pekerja tetapi penggerak pembangunan. Keempat, penguatan sistem pelayanan publik digital agar masyarakat di Papua Barat bisa mengakses layanan negara secara cepat dan adil. Kelima, kolaborasi lintas pemerintahan dan lembaga adat untuk memastikan pembangunan menghormati budaya lokal dan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Harus Hadir dengan Rasa, Bukan Sekadar Agenda
Rinto menegaskan bahwa kehadiran negara tidak cukup hanya dengan kunjungan pejabat, tetapi harus disertai empati dan tanggung jawab. “Pemerintah harus hadir dengan rasa, bukan hanya dengan agenda,” ujarnya. Ia menambahkan, pembangunan sejati terjadi ketika rakyat merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau rakyat di Papua Barat masih kesulitan air dan akses pendidikan, artinya pembangunan belum adil,” katanya. Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak akan berarti jika sebagian rakyatnya masih tertinggal. “Negara ini besar karena keberagamannya. Maka tanggung jawab pemerintah adalah memastikan semua daerah tumbuh bersama,” pungkasnya.
