beritax.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Wapres Gibran ditugaskan memimpin percepatan pembangunan Papua. Namun, Prasetyo menegaskan tugas tersebut tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.
“Kalau sesekali rapat atau kunjungan ke Papua, ya tidak masalah,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Rabu (10/7).
Tim Percepatan akan menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai markas operasionalnya. Sementara Wapres tetap berkantor di Jakarta. Menurut Prasetyo, pelaksanaan di lapangan akan ditangani satuan tugas harian.
Ia menyebut pembangunan Papua merupakan amanah UU Otsus, bukan penugasan baru dari Presiden Prabowo.
Partai X: Papua Butuh Pemimpin yang Hadir, Bukan Sekadar Diberi Jabatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai penugasan Wapres hanya simbolik jika tak dibarengi kehadiran nyata. “Kalau cuma titah tanpa kantor, rakyat Papua hanya dapat simbol, bukan solusi,” tegasnya.
Menurutnya, rakyat Papua tak butuh pernyataan, tapi butuh pemimpin yang hadir, melihat langsung, dan bertindak nyata.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja efektif, efisien, dan transparan.
Penugasan tanpa kehadiran lapangan hanya menunjukkan birokrasi yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Kalau pemimpin tidak hadir di wilayah krusial, maka tidak akan ada keadilan pembangunan,” ujar Prayogi.
Partai X menyoroti kontradiksi serius absen di Papua, tapi sangat longgar terhadap ancaman sosial seperti judi online. Platform judi, pinjaman digital, dan konten ilegal lebih bebas masuk dibanding layanan dasar negara.
“Papua masih gelap sinyal, tapi iklan judi sudah sampai ke rumah warga,” sindir Prayogi.
Solusi Partai X: Pemimpin Harus Hadir Fisik dan Kebijakan
Partai X menyampaikan lima solusi konkret untuk membenahi penugasan Papua. Pertama, Wapres wajib berkantor di Papua minimal 3 hari per bulan. Kedua, pembentukan Badan Mandiri Pemantau Pembangunan Papua yang diketuai rakyat lokal.
Ketiga, integrasi semua sistem layanan dasar berbasis digital yang terbebas dari konten judi dan pinjol. Keempat, anggaran Otsus harus diaudit dan transparan melalui sistem terbuka.
Kelima, bangun konektivitas informasi, bukan hanya konektivitas infrastruktur, agar rakyat Papua tidak terus hidup dalam kegelapan sosial.
Partai X mengingatkan bahwa Papua bukan proyek pernyataan, tapi bagian sah dari Indonesia yang wajib dilayani secara adil. “Jangan biarkan Papua hanya jadi bahan kampanye, tapi tidak ada langkah nyata di lapangan,” kata Prayogi.
Ia menutup pernyataan dengan menyerukan kehadiran pemerintah yang nyata bukan hanya melalui layar rapat, tapi juga melalui aksi.
