beritax.id— Wali Kota Madiun Maidi mengaku tidak pernah lelah membangun Kota Madiun dan meminta didoakan agar tetap sehat. Hal ini disampaikan Maidi saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026).
“Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” ujar Maidi saat memasuki Gedung KPK. Setelah itu, Maidi menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain Maidi, ada delapan orang lainnya yang dibawa KPK dalam OTT yang terjadi di Madiun, yang juga melibatkan PNS dan pihak swasta. KPK menyita uang ratusan juta rupiah terkait fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun.
Pemimpin Harus Bertanggung Jawab atas Tindakannya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, setiap pejabat publik, terutama pemimpin, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara merusak kepercayaan rakyat dan berpotensi menghambat pembangunan yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan umum.
“Pemimpin harus menunjukkan integritas dan tanggung jawab penuh atas tugasnya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tegas Prayogi R Saputra. Dalam hal ini, tindakan Maidi yang terlibat dalam OTT KPK merupakan bentuk pelanggaran yang harus diberi sanksi sesuai hukum.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas
Partai X mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap pelaku korupsi, termasuk pejabat publik, harus diadili dengan tegas agar dapat memberikan efek jera. Kasus Wali Kota Madiun menjadi contoh bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Penegakan hukum yang tegas akan memastikan bahwa negara berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Prayogi.
Solusi dari Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mencegah korupsi, antara lain:
- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah agar dapat diawasi oleh publik.
- Memperkuat pengawasan internal di setiap instansi pemerintah, terutama yang menangani proyek-proyek besar.
- Mendorong pembentukan sistem yang lebih efisien dalam menangani pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi.
- Menyediakan pelatihan bagi aparat pemerintah dan pemimpin daerah mengenai pentingnya integritas dan tanggung jawab publik.
Partai X menegaskan bahwa pemimpin yang terlibat dalam tindakan korupsi harus dihadapkan pada proses hukum yang transparan. Hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa negara benar-benar melayani dan mengatur rakyat dengan adil. Tindakan seperti ini harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
