beritax.id — Fenomena konten kreator bayaran semakin mendominasi ruang digital Indonesia. Beragam isu publik mulai dari ekonomi, kebijakan sosial, hingga proyek pemerintah muncul silih berganti dalam bentuk video viral berdurasi singkat. Namun di balik ledakan popularitas tersebut, publik justru jarang menemukan solusi nyata atas persoalan yang diangkat. Konten menjadi ramai, tetapi masalah tetap berjalan di tempat.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah topik sensitif seperti kenaikan biaya hidup, polemik bantuan sosial, pajak, hingga pembangunan infrastruktur ramai diperbincangkan melalui akun-akun besar di TikTok, Instagram, dan YouTube. Polanya serupa: narasi dikemas ringan, emosional, dan mudah dibagikan namun tanpa transparansi soal afiliasi pendanaan maupun kedalaman analisis kebijakan.
Narasi Viral, Masalah Struktural Diabaikan
Banyak kreator menampilkan diri sebagai “penyambung lidah rakyat”, tetapi isi konten kerap berhenti pada keluhan, pembelaan sepihak, atau glorifikasi kebijakan tertentu. Akar persoalan jarang dibedah:
- Ketika harga pangan naik, konten hanya menyalahkan cuaca atau pasar global.
- Saat bantuan sosial bermasalah, video menampilkan penyerahan simbolis tanpa menyinggung data penerima yang kacau.
- Ketika proyek besar menuai kritik, narasi dialihkan ke keberhasilan visual dan seremoni.
Masalah struktural tata kelola, kebijakan anggaran, pengawasan, dan akuntabilitas jarang disentuh karena tidak “ramah algoritma” dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemberi bayaran.
Kasus Aktual: Opini Digital Menggantikan Diskusi Kebijakan
Beberapa isu nasional belakangan menunjukkan bagaimana ruang klarifikasi publik lebih banyak diisi kreator dibanding forum resmi:
- Program bantuan sosial 2024–2025 ramai dipromosikan oleh influencer, sementara keluhan soal data ganda dan exclusion error hanya beredar terbatas.
- Kebijakan pajak dan pungutan daerah dijelaskan lewat video singkat bernada positif, tanpa diskusi dampak pada UMKM dan kelas menengah.
- Proyek infrastruktur strategis dipromosikan masif di media sosial, namun laporan investigatif soal dampak sosial jauh lebih sedikit mendapat perhatian.
Konten viral hadir sebagai pengganti debat kebijakan, bukan pelengkapnya.
Dampak bagi Publik
Dominasi konten kreator bayaran menimbulkan beberapa konsekuensi:
- Ruang publik menjadi dangkal, dipenuhi reaksi, bukan solusi.
- Masyarakat sulit membedakan informasi dan promosi.
- Masalah publik direduksi menjadi hiburan digital.
- Tekanan terhadap media kritis meningkat, karena kalah jangkauan dan sumber daya.
Demokrasi perlahan bergeser dari ruang musyawarah menjadi arena pemasaran opini.
Solusi: Dari Viral ke Substansi
Untuk menghentikan praktik “viral tanpa solusi”, diperlukan langkah konkret:
1. Transparansi Konten Berbayar
Wajib label jelas untuk semua konten bersponsor, terutama yang terkait kebijakan publik dan pemerintahan.
2. Regulasi Konten Digital
Aturan khusus bagi konten kreator yang membahas isu publik strategis, termasuk pelaporan kerja sama dengan pihak tertentu.
3. Penguatan Media Independen
Skema pendanaan non-politis bagi media profesional agar jurnalisme investigatif kembali menjadi rujukan utama.
4. Etika Kreator Publik
Penyusunan kode etik nasional bagi kreator yang membahas isu sosial–pemerintahan, termasuk kewajiban menyajikan data dan sumber.
5. Literasi Digital Masyarakat
Pendidikan publik agar warga tidak hanya mengejar viralitas, tetapi juga menuntut kejelasan, data, dan solusi.
Penutup
Konten kreator bayaran telah mengubah wajah diskursus publik: ramai, cepat, tetapi sering kosong makna. Ketika masalah rakyat hanya dijadikan bahan viral tanpa solusi, yang diuntungkan bukan masyarakat, melainkan industri pengaruh.
Jika ruang digital ingin menjadi sarana demokrasi yang sehat, maka konten harus kembali pada tujuan utamanya: menerangi persoalan dan membuka jalan keluar bukan sekadar mengumpulkan klik dan bayaran.
