beritax.id – Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil alih penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menuai perhatian publik. Nilai utang proyek tersebut disebut mencapai sekitar Rp90 triliun. Pemerintah menyatakan penyelesaian dilakukan melalui skema Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ekonom Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa pengalihan utang Whoosh ke Kementerian Keuangan harus dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, restrukturisasi tidak boleh hanya memindahkan risiko dari PT KCIC dan BUMN kepada pemerintah tanpa memperbaiki kemampuan proyek menghasilkan arus kas.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai kebijakan pengelolaan aset negara harus selalu dikembalikan pada tujuan utama negara. Menurutnya, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Setiap kebijakan negara harus memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama. Pengelolaan keuangan negara tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian administrasi utang, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Prayogi.
Dana Publik Harus Memberikan Manfaat Sosial yang Lebih Besar
Prayogi menilai proyek infrastruktur nasional memiliki tujuan strategis. Namun, setiap keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa dana publik memiliki fungsi sosial yang besar. Anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ketika negara mengambil tanggung jawab terhadap sebuah kewajiban besar, maka harus ada perhitungan manfaat yang jelas. Jangan sampai ruang fiskal masyarakat justru berkurang karena beban proyek yang tidak optimal,” katanya.
Berdasarkan catatan sejumlah pihak, nilai utang Whoosh yang mencapai sekitar Rp90 triliun menjadi perhatian karena memiliki nilai yang sangat besar. Dana tersebut dinilai memiliki potensi besar apabila dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Prayogi mengatakan pembangunan infrastruktur tetap penting. Namun, pemerintah juga perlu memastikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. “Bangsa yang kuat bukan hanya memiliki infrastruktur modern. Bangsa yang kuat juga memiliki rakyat yang berpendidikan, produktif, dan memiliki kesempatan hidup lebih baik,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir Melindungi, Melayani, dan Mengatur
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat seluruh kebijakan negara. Negara harus hadir melalui pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Menurutnya, kekuasaan negara bukan sekadar kewenangan administratif. Kekuasaan tersebut merupakan amanat rakyat yang harus digunakan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Dalam prinsip tersebut, penyelenggaraan pemerintahan harus memastikan tiga hal utama. Pertama, negara melindungi rakyat dari berbagai risiko kebijakan. Kedua, negara memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga, negara membuat aturan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Pejabat negara harus memahami bahwa jabatan adalah amanah pelayanan. Kebijakan ekonomi harus memiliki ukuran keberhasilan berupa manfaat bagi rakyat,” kata Prayogi. Ia menilai transparansi menjadi bagian penting dalam setiap keputusan strategis pemerintah. Termasuk dalam restrukturisasi utang proyek besar yang melibatkan keuangan negara.
Solusi Partai X: Audit Terbuka dan Prioritas Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menyampaikan beberapa solusi yang sejalan dengan prinsip Partai X dalam menghadapi persoalan utang Whoosh. Pertama, pemerintah perlu membuka secara transparan seluruh skema restrukturisasi utang. Masyarakat perlu mengetahui mekanisme pembiayaan, risiko, dan dampak fiskal dari kebijakan tersebut.
Kedua, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja proyek. Evaluasi tidak hanya melihat aspek pembangunan, tetapi juga kemampuan proyek menghasilkan manfaat ekonomi. ,Ketiga, setiap keputusan penggunaan anggaran negara harus memiliki prioritas yang jelas. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi agenda utama.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proyek strategis nasional. Pengawasan harus melibatkan lembaga negara dan masyarakat agar tata kelola semakin akuntabel. Kelima, pemerintah harus memastikan BUMN memiliki tata kelola yang sehat. Restrukturisasi tidak boleh hanya memindahkan beban, tetapi harus memperbaiki efisiensi dan keberlanjutan perusahaan negara.
Kebijakan Negara Harus Menghasilkan Keadilan bagi Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa pembangunan nasional harus memiliki orientasi akhir berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat. ,Menurutnya, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun. Keberhasilan juga harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan rakyat. ,“Negara harus memastikan setiap rupiah uang publik memberikan nilai manfaat terbesar bagi masyarakat,” ujar Prayogi.
Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan utang Whoosh dengan prinsip kehati-hatian. Penyelesaian harus menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.Dengan pendekatan kritis, objektif, dan solutif, persoalan utang infrastruktur dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola negara. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan strategis dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
