beritax.id — Jaksa KPK menghadirkan asisten pribadi pemilik PT Blueray Cargo John Field bernama Yohanes Setiawan sebagai saksi. Yohanes memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam persidangan tersebut, Yohanes mengaku dibekali kartu kredit oleh John Field. Kartu tersebut digunakan untuk membayar fasilitas hiburan berupa karaoke bagi pejabat Bea Cukai.Yohanes menjelaskan penggunaan kartu kredit tersebut terjadi saat pertemuan dengan Orlando Hamonangan. Orlando merupakan terdakwa sekaligus Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
Kesaksian tersebut kembali membuka perhatian publik terhadap dugaan praktik korupsi. Kasus ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam integritas pejabat pelayanan negara. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kasus tersebut harus menjadi evaluasi besar. Menurutnya, pejabat negara memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Jabatan negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menilai perilaku pejabat yang menikmati fasilitas tidak semestinya mencederai rasa keadilan rakyat. Terlebih, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Korupsi Mengikis Kepercayaan Masyarakat
Prayogi mengatakan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai harus ditangani secara serius. Aparat penegak hukum harus memastikan seluruh proses berjalan transparan. Dalam perkara tersebut, tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi. Nilai penerimaan tersebut disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Ketiga terdakwa yaitu Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Kemudian Sisprian Subiaksono sebagai Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Selain itu, terdapat Orlando Hamonangan sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I. Mereka didakwa menerima suap serta fasilitas hiburan dari sejumlah pihak.
Prayogi menilai kasus tersebut bukan hanya persoalan hukum. Kasus tersebut juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. “Ketika pejabat menikmati fasilitas dari pihak tertentu, rakyat menjadi korban kepercayaan,” kata Prayogi. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih. Aparatur negara harus memberikan contoh dalam menjaga integritas. Prayogi menjelaskan prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat utama kebijakan negara. Setiap tindakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan pemberantasan korupsi menjadi bagian dari upaya melindungi rakyat. Sebab, praktik korupsi dapat mengurangi kemampuan negara memberikan pelayanan terbaik.
Negara Harus Tegas Menindak Penyalahgunaan Jabatan
Prayogi menyampaikan bahwa pejabat publik memiliki batasan dalam menjalankan kewenangan. Jabatan tidak boleh digunakan sebagai alat mendapatkan keuntungan pribadi. Menurutnya, fasilitas yang diberikan pihak swasta kepada pejabat harus diawasi secara ketat. Hal tersebut penting untuk mencegah konflik kepentingan. Ia menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis bagi negara. Bea Cukai berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, integritas pejabat Bea Cukai harus menjadi prioritas utama. Penyimpangan dalam lembaga tersebut dapat berdampak luas terhadap perekonomian. Prayogi menegaskan Partai X mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penindakan hukum. Menurutnya, negara harus mampu mengatur melalui aturan yang jelas. Aturan tersebut harus mencegah pejabat menyalahgunakan kewenangan.
Ia juga mendorong adanya pengawasan internal yang lebih kuat. Setiap pejabat harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban atas tindakannya. Selain itu, pengawasan eksternal harus diperkuat melalui lembaga independen. Hal tersebut diperlukan agar proses pemerintahan berjalan objektif.
Solusi Partai X Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Prayogi menyampaikan beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat transparansi dalam hubungan antara pejabat negara dan pihak swasta. Menurutnya, setiap pemberian fasilitas kepada pejabat harus memiliki aturan jelas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik gratifikasi tersembunyi. Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem digital dalam pelayanan kepabeanan. Digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi disalahgunakan.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan integritas aparatur harus berjalan bersama. Pejabat harus memahami tanggung jawab moral dalam melayani rakyat. Prayogi mengatakan prinsip Partai X mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Negara harus memastikan sumber daya publik digunakan untuk rakyat. Ia menambahkan, pejabat yang terbukti melanggar hukum harus mendapatkan hukuman sesuai aturan. Penegakan hukum harus berlaku tanpa melihat jabatan seseorang.
Menurutnya, hukuman tegas dapat memberikan efek jera. Selain itu, langkah tersebut dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat. “Tidak boleh ada pejabat merasa kebal karena memiliki jabatan,” ujar Prayogi.
Reformasi Birokrasi Menjadi Kebutuhan Mendesak
Kasus dugaan korupsi pejabat Bea Cukai menjadi pengingat pentingnya reformasi birokrasi. Pemerintah harus terus memperbaiki sistem pengawasan aparatur. Prayogi mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya berbicara tentang aturan. Reformasi juga membutuhkan perubahan budaya kerja. Menurutnya, pejabat negara harus memiliki orientasi pelayanan publik. Kepentingan rakyat harus selalu berada di atas kepentingan pribadi.
Ia menegaskan negara memiliki kewajiban melindungi rakyat dari dampak korupsi. Negara juga harus memberikan pelayanan yang jujur dan profesional. Selain itu, negara harus mengatur sistem agar penyimpangan dapat dicegah. Pencegahan tersebut membutuhkan kerja sama seluruh lembaga. Dengan semangat kritis, obyektif, dan solutif, masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan. Penegakan hukum harus mampu menghadirkan keadilan nyata.
Partai X menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten. Sebab, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyat. Prayogi menutup dengan pesan bahwa jabatan publik bukan fasilitas pribadi. Jabatan merupakan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan negara harus kembali kepada tujuan utama. Tujuan tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan menciptakan ketertiban.
