beritax.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian jumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari rencana awal sekitar 82 juta orang menjadi sekitar 26 juta penerima. Usulan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari dana pendidikan. Charles menilai penerima manfaat MBG sebaiknya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan tambahan asupan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang memiliki risiko stunting. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Desain ulang penerima manfaat perlu dilakukan agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Charles.
Refocusing Anggaran Harus Tetap Menjaga Tujuan Program
Charles menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan bersama sejumlah peneliti, jumlah masyarakat yang membutuhkan intervensi tambahan gizi diperkirakan sekitar 26 juta orang. Dengan penyesuaian sasaran tersebut, kebutuhan anggaran MBG juga dinilai dapat berkurang secara signifikan sehingga tidak membebani sektor anggaran lainnya. Menurutnya, pengurangan jumlah penerima manfaat dapat membuat kebutuhan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai lebih dari Rp200 triliun menjadi lebih efisien. Namun, Charles juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah dibangun. Jika jumlah penerima berkurang, maka pemerintah perlu menyiapkan skema penyelesaian agar masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan SPPG tidak mengalami kerugian.
Program Gizi Harus Tetap Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai penyesuaian kebijakan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurut Prayogi, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Program pemenuhan gizi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melayani rakyat. Namun pelayanan tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Prayogi.
Prayogi menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip Partai X, negara merupakan entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, serta transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan, Pemerintah sebagai Pelayan
Prayogi menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus menempatkan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar sebagai objek program. “Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja. Pemerintah dan pejabat bukanlah penguasa pemegang kekuasaan, melainkan pelayan rakyat,” kata Prayogi mengutip prinsip Partai X.
Menurutnya, Program MBG harus memastikan bahwa setiap anggaran negara benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan gizi. Ia menilai keberhasilan program bukan hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi dari sejauh mana manfaat program mampu memperbaiki kualitas kesehatan dan masa depan generasi bangsa.
Ketepatan Sasaran Menjadi Kunci Efektivitas Program Negara
Prayogi mengatakan keputusan untuk melakukan evaluasi jumlah penerima MBG perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data. Menurutnya, negara harus memastikan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi menjadi prioritas utama.
“Negara harus hadir untuk mereka yang paling membutuhkan. Efektivitas program bukan hanya soal cakupan besar, tetapi bagaimana manfaat negara benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Prayogi menambahkan, pengelolaan program publik harus berjalan secara transparan dan akuntabel agar anggaran negara tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Partai X: Penguatan Program MBG Berbasis Keadilan dan Pelayanan Rakyat
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah solusi agar penyesuaian Program MBG tetap mampu mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.
1. Menetapkan Sasaran Berdasarkan Data Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat dalam menentukan penerima manfaat. Menurut Prayogi, program negara harus diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan paling mendesak agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.
2. Memastikan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Prayogi mendorong agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan MBG dilakukan secara transparan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Partai X bahwa penyelenggaraan negara harus berjalan efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. “Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat,” katanya.
3. Melindungi Masyarakat yang Terlibat dalam Ekosistem MBG
Menurut Prayogi, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah terlibat dalam pembangunan SPPG maupun rantai pasok program MBG. Penyesuaian kebijakan tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah mengikuti program pemerintah.
4. Memperkuat Digitalisasi dan Pengawasan Program
Prayogi mendorong pemerintah membangun sistem pengawasan berbasis digital untuk memastikan distribusi bantuan pangan dan gizi berjalan tepat sasaran.Langkah tersebut sejalan dengan solusi Partai X yang mendorong transformasi birokrasi digital untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan mengurangi ruang manipulasi.
5. Menempatkan Program Gizi sebagai Investasi Masa Depan Bangsa
Prayogi menilai program pemenuhan gizi tidak boleh hanya dipandang sebagai bantuan jangka pendek, tetapi sebagai investasi pembangunan manusia. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan memiliki kemampuan lebih besar untuk belajar, bekerja, dan meningkatkan kualitas kehidupannya.
Penutup: Efektivitas Program Harus Bermuara pada Kesejahteraan Rakyat
Penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola program agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Prayogi menegaskan bahwa kebijakan negara harus selalu kembali pada tujuan utama, yaitu menghadirkan kesejahteraan rakyat.
“Negara hadir bukan hanya melalui besarnya anggaran, tetapi melalui kemampuan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkas Prayogi.
