beritax.id – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendukung rencana pemerintah membuka kembali keran impor sapi. Ia menilai langkah ini strategis demi menstabilkan harga daging dan memenuhi kebutuhan protein nasional. Namun, ia mengingatkan agar keberlangsungan peternak lokal tidak dikorbankan dalam proses ini. Menurutnya, keterlibatan koperasi dan UMKM patut diperkuat agar tidak sekadar menjadi penonton dalam kebijakan pangan nasional.
Firnando menyatakan, negara seharusnya memberi kuota khusus bagi sektor kecil seperti koperasi dan UMKM. Ini agar pelaku usaha rakyat juga mendapatkan kesempatan setara dalam sistem impor yang selama ini didominasi pemodal besar. Pemerintah juga diharapkan membangun sistem peternakan nasional yang berkelanjutan, dengan dukungan bibit lokal, lahan, dan pakan yang memadai. Firnando menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi kebijakan impor agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Partai X: Kebijakan Pangan Jangan Hanya Stabilkan Harga, Tapi Mesti Bangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan retorika stabilisasi harga untuk mengabaikan ketimpangan struktural dalam ekonomi pangan. “Rakyat memang diajak terlibat dalam impor, tapi yang dapat untung besar tetap kelompok modal. Rakyat dikasih tulang, dagingnya dibagi ke pemilik kekuasaan ekonomi,” ujarnya tajam.
Bagi Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat yang tugasnya melindungi, melayani, dan mengatur untuk keadilan sosial. Kebijakan pangan seharusnya tidak hanya meredam harga, tetapi juga memperkuat rantai produksi dalam negeri. Impor boleh dilakukan sebagai solusi jangka pendek, namun arah kebijakan utama tetap harus menuju kemandirian peternakan nasional.
Prayogi menegaskan, jika pemerintah gagal membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, maka yang terjadi hanya perpetuasi ketergantungan. “Kita butuh roadmap kedaulatan pangan, bukan sekadar proyek kuota impor.
Pemerintah seharusnya menjadi sopir bus yang membawa bangsa ini ke tujuan keadilan sosial, bukan sekadar menyenangkan investor,” tegasnya mengutip prinsip analogi bus dalam dokumen prinsip Partai X.
Solusi Partai X: Ekosistem Peternakan Rakyat dan Sekolah Negarawan
Solusi Partai X dalam sektor pangan dimulai dari penguatan produksi dalam negeri. Pemerintah wajib membentuk sistem ekosistem peternakan rakyat berbasis desa. Hal ini bisa dilakukan melalui revitalisasi koperasi peternak, sinergi riset kampus, dan digitalisasi distribusi.
Partai X mendorong kebijakan afirmatif berupa kredit mikro produktif untuk peternak kecil, serta pembentukan pusat pelatihan peternakan terpadu di setiap kabupaten. Perdagangan daging dan susu lokal harus dijamin harga dan pasarnya oleh negara, bukan dilepaskan ke permainan pasar bebas.
Prayogi juga menyebut peran penting Sekolah Negarawan. Lembaga pendidikan ini perlu diperkuat untuk mencetak pemimpin berintegritas dan visioner dalam urusan pangan dan kesejahteraan. “Kalau pemimpinnya negarawan, mereka tak akan membiarkan rakyat jadi sapi perah sistem ekonomi yang timpang,” tegasnya.
Penutup: Arahkan Negara Menuju Kedaulatan Pangan, Bukan Ketergantungan Baru
Partai X menolak pendekatan jangka pendek tanpa arah jangka panjang yang jelas. Impor sapi hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat, bukan sebagai kebiasaan. Pemerintah harus berani membangun dari bawah, memberdayakan rakyat sebagai produsen, bukan sekadar konsumen.
“Rakyat adalah pemilik negara, bukan pelengkap statistik pangan. Jangan jadikan mereka alat tukar stabilitas ekonomi semu,” pungkas Prayogi. Bagi Partai X, kesejahteraan sejati adalah ketika rakyat berdaulat atas pangan, tanah, dan hidupnya sendiri.
