beritax.id – Republik hari ini tidak lagi hanya hidup dalam ruang rapat, lembaga negara, atau jalanan tempat warga berkumpul. Sebagian besar kehidupan pemerintahan, ekonomi, dan sosial kini berlangsung di ruang digital. Di sinilah muncul dilema besar: bagaimana negara menjaga kebebasan berekspresi warganya tanpa mengabaikan aspek keamanan yang semakin kompleks di tengah serangan siber, misinformasi, dan polarisasi ekstrem?
Era digital mengubah cara warga berpartisipasi tetapi juga mengubah cara negara harus mengelola warganya.
Dulu, kebebasan berpendapat lebih mudah diawasi dan dikontrol melalui media resmi. Kini, siapa pun bisa menyampaikan opini dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang. Kebebasan ini merupakan pilar demokrasi, namun di ruang digital ia sering berubah menjadi alat penyebar kebencian, hoaks, atau provokasi yang memecah masyarakat. Republik menjadi rentan ketika kebebasan tidak lagi diimbangi tanggung jawab.
Ancaman Siber sebagai Ancaman Baru bagi Negara
Keamanan negara bukan lagi hanya soal batas fisik dan ancaman militer. Serangan siber kini bisa melumpuhkan jaringan listrik, mencuri data nasional, mengacaukan sistem pelayanan publik, bahkan mengintervensi agenda negara. Dalam banyak kasus, ancaman ini datang dari entitas yang tidak terlihat baik individu, kelompok kriminal, hingga negara asing.
Di sinilah negara diuji: bagaimana menjaga kebebasan digital tanpa membiarkan ruang ini menjadi lahan kejahatan?
Polarisasi Digital yang Mengikis Persatuan
Platform digital dengan algoritmanya mendorong warga ke dalam gelembung informasi yang sempit. Warga yang berbeda pandangan hidup dalam dua dunia yang tidak saling bertemu. Akibatnya, perbedaan pandangan berubah menjadi polarisasi yang tajam, merusak solidaritas nasional yang selama ini menjadi fondasi republik. Jika tidak ditangani, retakan sosial ini dapat menjadi ancaman serius terhadap keutuhan bangsa.
Ketergantungan Teknologi yang Menggerus Kedaulatan
Ketika data warga berada di tangan perusahaan global, kedaulatan negara menjadi rapuh Ketergantungan pada platform digital asing membuat negara tidak memiliki kendali penuh atas arus informasi dan komunikasi warganya. Dalam konteks ini, kebebasan digital harus dilihat bersamaan dengan risiko hilangnya kedaulatan negara secara perlahan.
Negara yang bergantung sepenuhnya pada platform global berisiko kehilangan kendali atas masa depannya.
Solusi: Menata Kembali Kebebasan dan Keamanan untuk Memperkuat Republik Digital
Untuk menjaga republik tetap kokoh di era digital, negara harus mampu menyeimbangkan dua hal: kebebasan warga dan keamanan nasional. Pertama, negara perlu membangun regulasi digital yang menjamin kebebasan berekspresi, namun tetap mengikat platform digital terhadap tanggung jawab etis dan hukum. Kedua, literasi digital warga harus diperkuat agar publik mampu membedakan informasi benar dan manipulasi, sehingga kebebasan tidak disalahgunakan untuk kepentingan destruktif.
Ketiga, sistem keamanan siber nasional harus ditingkatkan secara serius melalui infrastruktur yang kuat, tenaga ahli yang handal, serta mekanisme respons cepat terhadap serangan siber. Keempat, negara harus mengembangkan platform digital publik yang aman, transparan, dan berdaulat untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Terakhir, negara perlu menciptakan ruang dialog digital yang sehat, sehingga perbedaan pendapat tidak berubah menjadi polarisasi yang merusak. Republik dapat tumbuh kuat jika kebebasan dijaga, keamanan dijamin, dan teknologi dikelola untuk kepentingan rakyat.
Kesimpulan: Menjaga Republik Berarti Menjaga Keseimbangan
Era digital memberikan kebebasan tak terbatas, namun juga menghadirkan ancaman yang rumit. Republik hanya dapat bertahan jika mampu menyeimbangkan dua hal yang tampak bertentangan: kebebasan warga negara dan keamanan kolektif.
Tantangan terbesar republik bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk memperkuat, bukan merusak, negara.
