beritax.id – Fenomena survei elektabilitas politik kini menuai kecurigaan publik. Hasil survei sering digunakan untuk menggiring opini massa. Bukannya mencerdaskan pemilih, survei justru menjadi alat legitimasi tokoh-tokoh populer yang belum tentu berintegritas.
Partai X menilai praktik ini mencederai demokrasi substansial. Survei elektabilitas politik bukan lagi alat ukur ilmiah, tapi senjata propaganda elektoral. Survei tak berdiri atas etika akademik, melainkan dipesan untuk mendongkrak citra, menekan lawan, dan menciptakan kemenangan semu.
Pemerintah Harus Jalankan Tugas Melindungi, Melayani, dan Mengatur, Bukan Membiarkan Manipulasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra. “Tugas pemerintah itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya. Tapi saat ini, pemerintah terkesan membiarkan praktik manipulatif merajalela dalam proses demokrasi.
Pemerintah semestinya hadir menjaga ruang publik yang sehat dan transparan. Namun yang terjadi, justru pembiaran terhadap lembaga survei yang tidak transparan dan sarat kepentingan kelompok. Ketika penguasa membiarkan rakyat dibohongi, fungsi perlindungan telah gagal dijalankan.
Partai X menegaskan bahwa politik harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai keadilan rakyat. Manipulasi melalui survei elektabilitas adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan politik. Survei harusnya jadi alat ukur, bukan alat tipu.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Mereka berhak mendapatkan informasi yang objektif dan mencerahkan.
Ketika survei dimanfaatkan sebagai alat komodifikasi suara, maka kedaulatan rakyat telah dirampas secara sistematis.
Solusi Partai X: Audit Independen dan Regulasi Ketat Survei
Untuk menyelamatkan demokrasi dari survei palsu, Partai X mengajukan solusi konkret dan solutif berikut:
- Regulasi Ketat Lembaga Survei Politik
Semua lembaga survei harus terdaftar, diawasi, dan tunduk pada standar etik nasional dan internasional. - Audit Independen oleh Lembaga Netral
Setiap publikasi survei wajib diaudit oleh lembaga independen yang tak terafiliasi dengan partai politik atau kekuasaan. - Transparansi Sumber Dana dan Metodologi
Lembaga survei wajib mengungkap siapa yang membiayai survei, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana margin of error dihitung. - Sanksi Tegas bagi Survei Manipulatif
Survei yang terbukti manipulatif harus diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. - Pendidikan Politik Rakyat tentang Literasi Survei
Masyarakat harus diajarkan cara membaca dan menilai hasil survei secara kritis. - Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan Politik Dasar
Literasi statistik dan etika demokrasi harus diajarkan sejak sekolah menengah. - Perkuat Sekolah Negarawan sebagai Pelopor Etika Publik
Sekolah ini akan melatih generasi muda mengenali dan melawan manipulasi berbasis data palsu.
Sekolah Negarawan: Basis Etika dan Literasi Rakyat
Partai X membangun Sekolah Negarawan sebagai respon atas krisis integritas dalam sistem politik. Sekolah ini mengajarkan nilai-nilai etika, keterampilan analisis, dan pemahaman kenegaraan yang jujur. Di sinilah generasi baru pemimpin akan dilahirkan.
Peserta didik diajak berpikir kritis terhadap data politik, memahami praktik kekuasaan, serta berani menyuarakan kebenaran. Dengan begitu, publik akan tumbuh dengan kesadaran tinggi terhadap praktik manipulatif seperti survei palsu. Sekolah ini menjadi pondasi perlawanan terhadap demokrasi palsu.
Penutup: Survei Tak Boleh Jadi Senjata Penguasa, Rakyat Berhak pada Kebenaran
Partai X menegaskan bahwa rakyat punya hak atas informasi yang benar dan bebas dari manipulasi. Survei politik harus dikembalikan ke fungsi ilmiah dan objektif. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara yang dikendalikan oleh uang dan citra.
Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X hadir untuk membongkar kebusukan sistem pemerintahan yang menjebak rakyat dalam opini semu. Rakyat butuh data, bukan ilusi. Survei politik bukan alat tipu massa, tapi cermin jujur demokrasi. Jika ia rusak, maka demokrasi pun akan runtuh bersama kebohongan itu.
