beritax.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan anomali penggunaan QR code pembelian BBM subsidi. Temuan itu menunjukkan adanya kendaraan yang melakukan transaksi berulang dalam satu hari. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut terdapat kendaraan dengan transaksi ribuan kali menggunakan QR code berbeda. Kondisi tersebut menjadi catatan pemerintah dalam memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
BPH Migas menemukan satu kendaraan dapat melakukan transaksi hingga 2.560 kali selama satu bulan. Transaksi tersebut menggunakan QR code berbeda dalam setiap pembelian. Menurut Wahyudi, kondisi itu menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi dalam distribusi BBM subsidi. Pemerintah perlu melakukan pembaruan sistem agar bantuan energi diterima masyarakat yang berhak.
BPH Migas juga telah melakukan pemblokiran terhadap 307.107 QR code yang terindikasi bermasalah. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring ditemukannya QR code ilegal. Temuan lain menunjukkan adanya penggunaan QR code duplikasi dalam transaksi BBM subsidi. Praktik tersebut menyebabkan distribusi energi bersubsidi tidak sepenuhnya diterima rakyat.
Subsidi Negara Harus Kembali Kepada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai persoalan BBM subsidi harus dilihat dari tujuan negara. Menurutnya, subsidi merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan rakyat. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, penyalahgunaan subsidi menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola pelayanan publik. Negara harus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Sementara pemerintah merupakan pihak yang menerima kewenangan untuk menjalankan amanat rakyat.
Prinsip Partai X menjelaskan bahwa negara terdiri atas wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Pemerintah bukanlah negara, melainkan bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan. Pemerintah memiliki tugas menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Partai X, tugas negara mencakup perlindungan, pelayanan, dan pengaturan terhadap rakyat. Perlindungan menjadi tanggung jawab lembaga negara, sedangkan pelayanan dan pengaturan dijalankan pemerintah.
Pemerintah Wajib Perbaiki Sistem Pengawasan
Prayogi mengatakan kasus penyalahgunaan BBM subsidi harus menjadi evaluasi serius pemerintah. Teknologi digital tidak boleh hanya menjadi simbol modernisasi pelayanan. Menurutnya, sistem digital harus mampu mencegah kebocoran anggaran negara. Sistem tersebut juga harus memastikan subsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Jangan sampai rakyat yang membutuhkan BBM subsidi justru kalah dengan pihak yang memanfaatkan celah sistem,” kata Prayogi.
Ia menilai negara harus hadir melalui tata kelola yang transparan. Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Prayogi juga mengingatkan bahwa pejabat publik bukanlah pemegang kekuasaan mutlak. Mereka merupakan pelayan rakyat yang mendapatkan mandat sementara. Prinsip Partai X menyebut rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pejabat dan pemerintah memiliki posisi sebagai pelayan rakyat. Karena itu, kebijakan subsidi energi harus selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kelompok tertentu.
Modus Penyalahgunaan Harus Ditindak Tegas
BPH Migas mengungkap berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi. Modus tersebut meliputi penggunaan QR code milik orang lain dan pembelian berulang. Selain itu, ditemukan kendaraan dengan kondisi tidak sesuai aturan. Ada juga tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak.
Penyalahgunaan juga terjadi melalui surat rekomendasi palsu. Bahkan ditemukan indikasi kerja sama oknum operator untuk meloloskan transaksi ilegal. Di luar SPBU, penyimpangan terjadi melalui penimbunan BBM. Sebagian pelaku kemudian menjual kembali BBM subsidi dengan harga lebih tinggi. Prayogi menilai penindakan hukum harus dilakukan secara adil. Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki sistem, tetapi juga harus menindak pelaku penyalahgunaan. “Subsidi adalah hak rakyat, sehingga pengambilannya oleh pihak yang tidak berhak merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan subsidi membutuhkan koordinasi antarinstansi. Pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat harus memiliki komitmen bersama.
Solusi Partai X Dorong Transparansi Digital
Prayogi menyampaikan sejumlah solusi berdasarkan prinsip Partai X. Menurutnya, reformasi tata kelola subsidi harus berbasis transparansi dan akuntabilitas. Solusi pertama adalah memperkuat transformasi birokrasi digital. Sistem digital harus mampu memutus ruang manipulasi dalam pelayanan publik. Prinsip Partai X menempatkan transformasi birokrasi digital sebagai upaya mengurangi korupsi. Digitalisasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelayanan masyarakat. Menurut Prayogi, sistem BBM subsidi harus memiliki integrasi data nasional. Data kendaraan, penerima subsidi, dan transaksi harus diawasi secara berkala.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan independen. Pengawasan diperlukan agar kewenangan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Selain itu, pemerintah harus memperkuat pendidikan politik dan moral masyarakat. Kesadaran warga menjadi bagian penting dalam menjaga subsidi negara. Prinsip Partai X menekankan pentingnya pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Pendidikan tersebut bertujuan membangun tanggung jawab warga negara.
Subsidi Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial
Prayogi menegaskan bahwa subsidi BBM bukan sekadar bantuan ekonomi. Subsidi merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, negara harus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Salah satunya melalui akses energi yang adil. Prinsip Partai X mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Karena itu, subsidi energi harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial. Jangan sampai anggaran besar hanya dinikmati kelompok tertentu. Prayogi berharap pemerintah menjadikan temuan BPH Migas sebagai momentum perbaikan. Sistem subsidi harus semakin tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat. “Negara harus hadir bukan hanya ketika masalah muncul. Negara harus mencegah agar hak rakyat tidak dirampas,” tutup Prayogi. Dengan perbaikan sistem, pengawasan kuat, dan transparansi terbuka, subsidi BBM dapat kembali pada tujuan awal. Yaitu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
