beritax.id -– Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra Bambang Haryadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengintervensi penanganan penegakan hukum di Tanah Air. Pernyataan tersebut disampaikan untuk membantah klaim pengacara eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang membawa nama Presiden dalam konferensi pers kliennya. Bambang menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo mengenai pemberantasan korupsi. Menurutnya, penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo harus berjalan tanpa perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Bambang mengatakan Presiden Prabowo tidak pernah melindungi pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Ia menyebut beberapa pejabat negara tetap diproses hukum ketika terbukti melakukan pelanggaran. Menurut Bambang, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan hukum secara adil. Ia juga meminta agar nama Presiden tidak dikaitkan dalam proses pembelaan terhadap perkara hukum tertentu. Menurutnya, proses hukum harus berjalan sesuai aturan dan kewenangan lembaga penegak hukum.
Negara Harus Hadir Menjamin Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai persoalan independensi hukum menjadi perhatian penting masyarakat. Menurut Rinto, negara memiliki kewajiban memastikan hukum berjalan tanpa tekanan dari kepentingan pemerintahan maupun kekuasaan. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto. Ia menjelaskan bahwa perlindungan rakyat harus diwujudkan melalui hukum yang adil. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seluruh warga memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.
Rinto mengatakan negara tidak boleh membiarkan hukum kehilangan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Prinsip Partai X menegaskan bahwa negara harus berfungsi untuk memastikan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama. Negara harus menjalankan kekuasaan secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Kekuasaan negara harus digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Hukum Tidak Boleh Dipengaruhi Kekuasaan
Rinto menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas kepentingan kelompok maupun individu. Menurutnya, kekuasaan pemerintahan tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi proses hukum. Jika hukum kehilangan independensi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara. Karena itu, pemerintah harus menjaga lembaga hukum tetap profesional dan bebas tekanan.
Menurut Rinto, pemerintahan yang kuat bukan hanya dilihat dari besarnya kekuasaan. Pemerintahan yang kuat harus mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat. Prinsip Partai X memandang negara dan pemerintah memiliki fungsi berbeda. Negara merupakan institusi yang melindungi kepentingan rakyat secara berkelanjutan. Pemerintah menjalankan mandat rakyat melalui kebijakan yang bertanggung jawab.
Pemberantasan Korupsi Harus Berpihak Kepada Rakyat
Rinto mengatakan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan hukum. Korupsi juga merupakan persoalan moral dan tanggung jawab penyelenggara negara. Setiap praktik korupsi dapat mengurangi hak rakyat memperoleh pelayanan yang baik. Ia menilai pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa melihat latar belakang seseorang. Jabatan pemerintahan maupun kedudukan pemerintahan tidak boleh menjadi perlindungan hukum. Menurut Rinto, pejabat negara memiliki tanggung jawab lebih besar karena menerima mandat rakyat. Prinsip Partai X menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan negara. Karena itu, pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama menciptakan kesejahteraan. Negara harus memastikan anggaran publik digunakan sesuai kepentingan masyarakat.
Transparansi Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Rinto menjelaskan bahwa transparansi menjadi fondasi penting dalam pemerintahan modern. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana negara menjalankan kewenangannya. Keterbukaan informasi dapat memperkuat pengawasan publik terhadap pemerintah. Selain itu, transparansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Rinto, pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat. Partisipasi publik diperlukan agar kebijakan negara lebih sesuai kebutuhan rakyat. Prinsip Partai X mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang transparan akan memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat.
Solusi Partai X Memperkuat Negara Hukum
Rinto menyampaikan bahwa Partai X memiliki sejumlah solusi untuk memperkuat penegakan hukum. Menurutnya, pemerintah harus membangun sistem hukum yang mengutamakan keadilan. Sistem tersebut harus memastikan lembaga hukum bekerja secara profesional. Selain itu, pengawasan terhadap aparat negara perlu terus diperkuat.
Partai X mendorong penguatan pendidikan moral dan etika masyarakat. Menurut Rinto, hukum tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan negara yang berintegritas. Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini. Selain itu, Partai X mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan. Digitalisasi dapat mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan. Sistem pemerintahan berbasis teknologi juga dapat meningkatkan transparansi. Menurut Rinto, teknologi harus digunakan untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat.
Pemerintah Harus Membuktikan Komitmen
Rinto menegaskan pemerintah harus membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan pemerintahan. Pemerintah harus memastikan hukum berlaku kepada semua pihak secara adil. Ia mengatakan negara memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui pemerintahan yang bersih. Menurut Rinto, negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi rakyat. Negara juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prinsip Partai X menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus kembali kepada kepentingan rakyat. Karena itu, penegakan hukum harus menjadi jalan menuju keadilan sosial. Pemerintah wajib memastikan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dan kepercayaan publik dapat terus diperkuat.
