beritax.id – Struktur ketatanegaraan Iran menawarkan sistem pemerintahan yang unik, di mana Presiden berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai penentu arah negara. Peran sentral dalam menentukan visi negara terletak pada Pemimpin Agung (Supreme Leader), yang memiliki kewenangan lebih besar dalam merumuskan kebijakan strategis negara. Sistem ini menunjukkan bagaimana stabilitas negara dapat dijaga meskipun ada pergantian kepemimpinan.
Struktur Ketatanegaraan Iran: Presiden sebagai Pelaksana
Di Iran, Pemimpin Agung memiliki peran utama dalam menentukan arah negara. Pemimpin Agung mengawasi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan urusan agama, serta mengontrol keputusan-keputusan strategis dalam negara. Sementara itu, Presiden Iran lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan sehari-hari. Meskipun Presiden dipilih melalui pemilu, kewenangannya terbatas, dan ia tidak berperan dalam menentukan arah jangka panjang negara.
Majelis Pakar, yang terdiri dari 88 anggota ulama terkemuka, bertugas memilih dan mengawasi Pemimpin Agung. Dengan struktur ini, Iran memastikan bahwa kebijakan negara tetap terjaga dan stabil meskipun terjadi pergantian presiden. Peran Presiden sebagai kepala pemerintahan tetap penting, namun terbatas pada pelaksanaan kebijakan, bukan perumusan kebijakan.
Struktur Ketatanegaraan Sekolah Negarawan: Pemisahan Kekuasaan yang Jelas
Di Indonesia, konsep Sekolah Negarawan menawarkan pendekatan serupa dalam hal pemisahan kekuasaan antara pengawasan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Dalam konsep ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang mengawasi kebijakan pemerintah, mirip dengan peran Pemimpin Agung di Iran.
Peran Pimpinan MPR dalam Sekolah Negarawan sangat mirip dengan Pemimpin Agung. Pimpinan MPR bertugas mengawasi kebijakan dan arah negara, sementara Presiden bertugas menjalankan kebijakan tersebut. MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan arah negara dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.
Kesamaan Antara Iran dan Sekolah Negarawan
Struktur ketatanegaraan Iran dan Sekolah Negarawan memiliki kesamaan dalam hal pembagian kekuasaan yang jelas. Di kedua sistem, Presiden berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan tidak terlibat dalam menentukan arah negara. Arah strategis negara ditentukan oleh lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pemimpin Agung di Iran dan Pimpinan MPR dalam konsep Sekolah Negarawan.
Kedua sistem ini juga menekankan pentingnya pemisahan antara negara dan pemerintah. Majelis Pakar di Iran mengawasi Pemimpin Agung, sementara dalam Sekolah Negarawan, MPR mengawasi Presiden dan kebijakan pemerintah. Dengan cara ini, negara tidak bergantung pada satu individu untuk menentukan arah negara.
Selain itu, militer dalam kedua sistem ini tidak berada di bawah kontrol langsung Presiden. Di Iran, militer berada di bawah Pemimpin Agung, sementara dalam Sekolah Negarawan, Dewan Keamanan Negara menjaga ketahanan negara. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem mengutamakan independensi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas mereka.
Solusi untuk Indonesia: Memperkuat Peran MPR
Untuk menciptakan sistem yang lebih stabil, Indonesia bisa belajar dari struktur ketatanegaraan Iran dengan memperkuat peran MPR sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan lebih besar. MPR harus memiliki peran yang lebih jelas dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan negara tetap sesuai dengan prinsip dasar negara.
Dengan memperkuat pengawasan MPR terhadap kebijakan pemerintah, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu individu, yaitu Presiden, untuk menentukan arah negara. Presiden harus diposisikan lebih sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh MPR, yang berfungsi untuk menjaga arah negara dalam jangka panjang.
Penutup
Struktur ketatanegaraan Iran menunjukkan bahwa stabilitas negara dapat dijaga meskipun ada pergantian kepemimpinan. Dengan memisahkan peran antara pengawas negara dan pelaksana kebijakan, Iran berhasil menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap perubahan arah kekuasaan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari struktur ini dengan memperkuat peran MPR dan memastikan bahwa Presiden lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan. Dengan langkah ini, Indonesia dapat menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
