beritax.id — Kerentanan sosial Indonesia kian menguat di tengah klaim stabilitas makroekonomi yang terus dipromosikan. Inflasi dinyatakan terkendali, pertumbuhan ekonomi tetap positif, dan indikator fiskal disebut terjaga. Namun di lapisan bawah masyarakat, tekanan hidup justru semakin nyata: daya beli melemah, kerja rentan meluas, dan ketidakpastian ekonomi menjadi keseharian jutaan warga. Stabilitas makro di atas tidak otomatis berarti ketahanan sosial di bawah.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik dihadapkan pada berbagai kasus pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, meningkatnya jumlah pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga. Meski data resmi menunjukkan ekonomi relatif stabil, realitas sosial memperlihatkan semakin banyak keluarga yang hidup pas-pasan dan rentan jatuh miskin kembali.
Makro Stabil, Mikro Tertekan
Stabilitas makroekonomi Indonesia hari ini lebih banyak bertumpu pada indikator agregat seperti PDB, inflasi, dan pasar keuangan. Namun indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga. Banyak warga bekerja, tetapi dengan pendapatan tidak pasti dan tanpa perlindungan sosial memadai.
Fenomena ini terlihat dari maraknya pekerjaan informal dan sistem kerja kontrak jangka pendek. Secara statistik, pengangguran menurun, tetapi kualitas pekerjaan justru memburuk. Inilah wajah kerentanan sosial yang sering luput dari narasi resmi.
Biaya Hidup dan Ketimpangan Tekanan
Di sisi lain, biaya hidup terus menekan masyarakat. Harga pangan bergejolak, biaya pendidikan dan kesehatan meningkat, serta kebutuhan perumahan makin sulit dijangkau. Dalam kondisi pendapatan stagnan, tekanan ini memperlemah ketahanan sosial dan memperbesar jarak antara kelompok yang diuntungkan oleh stabilitas makro dan mereka yang tertinggal.
Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial ini berpotensi memicu masalah jangka panjang, mulai dari meningkatnya kemiskinan rentan hingga ketegangan sosial.
Ilusi Stabilitas Tanpa Perlindungan Sosial
Mengandalkan stabilitas makro tanpa memperkuat perlindungan sosial adalah strategi berisiko. Ketika guncangan ekonomi datang—baik dari global maupun domestik—kelompok rentan akan menjadi korban pertama. Stabilitas yang tidak dibangun di atas ketahanan sosial hanya bersifat sementara.
Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada manusia sebagai pusatnya.
Solusi: Menyatukan Stabilitas dan Keadilan Sosial
Untuk menjembatani jurang antara stabilitas makro dan realitas sosial, diperlukan langkah kebijakan yang lebih menyeluruh, antara lain:
- Menjadikan kerentanan sosial sebagai indikator utama kebijakan ekonomi, sejajar dengan inflasi dan pertumbuhan.
- Mendorong penciptaan kerja layak dan formal, agar stabilitas ekonomi benar-benar dirasakan oleh pekerja.
- Memperkuat jaring pengaman sosial, termasuk perlindungan bagi pekerja informal dan korban PHK.
- Mengendalikan biaya hidup esensial, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan.
- Memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata, sehingga stabilitas makro tidak hanya dinikmati segelintir kelompok.
Stabilitas makro memang penting, tetapi tanpa ketahanan sosial, ia kehilangan makna. Selama kerentanan sosial terus menguat di bawah, klaim keberhasilan ekonomi di atas hanya akan menjadi narasi yang jauh dari kehidupan nyata rakyat.
