beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa krisis ekonomi global bisa mengganggu proses transisi energi nasional. Hal itu disampaikan saat berdiskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, di Jakarta, Minggu (12/5).
Sri Mulyani menyebut disrupsi rantai pasok menghambat perkembangan energi terbarukan. Akibatnya, penggunaan batu bara semakin diperpanjang, sementara dampak perubahan iklim makin sulit dihindari.
Kementerian Keuangan mencatat APBN telah mengalokasikan dana Rp610,12 triliun untuk pembiayaan iklim sejak 2016 hingga 2023. Rata-rata anggaran iklim per tahun hanya Rp76,3 triliun atau 3,2 persen dari total APBN.
Namun angka tersebut baru mencakup 12,3 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim nasional hingga 2030. Pemerintah mengandalkan pembiayaan campuran dari APBN dan swasta melalui skema blended finance.
Partai X: Rakyat Belum Kuat Bayar Listrik, Kok Sudah Bicara Emisi?
Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra melontarkan kritik keras. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” kata Prayogi, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Menurut Partai X, transisi energi tidak akan berjalan jika rakyat masih kesulitan membayar listrik dan membeli gas untuk memasak.
Dalam prinsip Partai X, negara adalah alat rakyat, bukan alat pasar. Maka, transisi energi harus dimulai dari keadilan energi di tingkat rumah tangga.
Jika listrik tetap mahal dan subsidi energi tidak merata, maka semua wacana energi hijau hanya menjadi proyek penguasa.
Partai X menyoroti kebijakan nilai ekonomi karbon yang kini diberlakukan. Pajak karbon dan insentif hijau berisiko menciptakan beban biaya tambahan bagi produsen, yang akhirnya dibebankan ke konsumen. Program kendaraan listrik dan energi bersih juga masih dinikmati kalangan menengah ke atas. Rakyat kecil tetap menggunakan energi mahal tanpa jaminan keberlanjutan.
Solusi Partai X: Keadilan untuk Menyukseskan Transisi Nasional
Sebagai jalan keluar, Partai X mengusulkan langkah nyata dan menyeluruh:
- Lakukan Audit Subsidi Energi, pastikan tepat sasaran dan menjangkau rakyat paling bawah.
- Bangun Infrastruktur Energi Terbarukan di Desa, bukan hanya di kota besar dan kawasan industri.
- Kembangkan Panel Surya untuk Rumah Tangga Miskin, dengan insentif berbasis kebutuhan nyata.
- Pisahkan Fungsi Pemerintah dan Negara, agar kebijakan transisi energi tidak dikendalikan korporasi.
- Tingkatkan Transparansi Dana Iklim, agar rakyat tahu ke mana uang publik dialokasikan dan siapa penerima manfaat sebenarnya.
Partai X menegaskan bahwa transisi energi hanya berhasil jika rakyat sejahtera dan sistemnya adil. Bukan sekadar proyek internasional tanpa fondasi sosial.
