beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memakai Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana ini disebut akan dipakai untuk mengurangi penarikan utang dan memperkuat cadangan fiskal negara. Rencana itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan pemerintah pada Selasa, 19 Agustus 2025. Menurut dokumen tersebut, SAL dianggap instrumen strategis menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Partai X: Rakyat Butuh Kesejahteraan, Bukan Sekadar Buffer Anggaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai langkah pemerintah menggunakan SAL hanya fokus pada angka makro. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan, bukan sekadar jargon stabilitas fiskal,” tegasnya. Menurutnya, penggunaan Rp 60 triliun seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pangan, dan lapangan kerja jauh lebih mendesak daripada sekadar mengurangi penarikan utang.
Prinsip Partai X: Anggaran Harus Dikembalikan untuk Rakyat
Partai X menegaskan bahwa setiap instrumen anggaran, termasuk SAL, harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Prinsip keadilan ekonomi menuntut kebijakan fiskal berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan semata kepentingan teknokratik. Stabilitas anggaran tanpa stabilitas kehidupan rakyat adalah ilusi pembangunan. Pemerintah tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pengorbanan demi pencitraan angka defisit.
Solusi Partai X: Gunakan SAL untuk Program Pro-Rakyat
Sebagai solusi, Partai X menuntut SAL Rp 60 triliun diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Pertama, subsidi pendidikan dan kesehatan agar akses dasar tidak memberatkan keluarga miskin. Kedua, dukungan pembiayaan usaha mikro agar rakyat kecil punya daya saing di tengah ketidakpastian global. Ketiga, investasi pada ketahanan pangan untuk menekan ketergantungan impor yang melemahkan ekonomi nasional. Dengan langkah ini, SAL benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar angka teknis stabilitas anggaran.
