beritax.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara terbuka mengungkapkan kondisi setoran pajak Indonesia di tengah sorotan investor global. Dalam pernyataannya, dijelaskan penerimaan pajak secara bruto tanggal 1-7 Maret 2025 tumbuh 6,6 persen.
Angka penerimaan pajak di dua minggu awal bulan Maret 2025 ini dinilai lebih baik dibandingkan pada Februari 2025, di mana pajak secara bruto tercatat negatif 3,8 persen. “Penerimaan pajak kemarin telah disampaikan updatenya dalam 1 minggu terakhir ada perkembangan posotif,” kata Sri Mulyani, dikutip dari cnbcindonesia.com.
Transparansi ini dilakukan untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan stabilitas kebijakan fiskal negara. Meski begitu, Sri Mulyani meyatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga penerimaan pajak demi keberlanjutan pembangunan nasional. Upaya optimalisasi pajak terus dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan fiskal agar tetap seimbang di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Partai X: Transparansi Saja Tidak Cukup!
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menekankan, pemerintah tidak hanya bertugas mengungkap data penerimaan pajak, tetapi juga memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat. Ia mengingatkan, tugas utama pemerintah ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kami menghargai keterbukaan pemerintah soal setoran pajak, tetapi masyarakat juga ingin tahu, apakah dana tersebut benar-benar digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jangan sampai ini hanya menjadi laporan angka yang tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Setoran Pajak Harus Kembali ke Rakyat
Sesuai dengan prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pajak yang dikumpulkan harus dikelola dengan tujuan yang jelas, yakni menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Partai X menilai, negara yang baik adalah negara yang mampu menjalankan kewenangan secara transparan dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. “Karena itu, anggaran negara harus lebih berpihak kepada kebutuhan rakyat. Bukan sekadar memenuhi target fiskal yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” kata Rinto.
Desakan untuk Pemerintah: Rakyat Butuh Kepastian
Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Partai X meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pelaporan penerimaan pajak. Tetapi juga memperjelas bagaimana anggaran tersebut dialokasikan. Transparansi harus diiringi dengan akuntabilitas, agar rakyat benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah yang mereka setorkan kepada negara.
Rinto menyebut, pajak seharusnya dikelola dengan prinsip negara yang kuat, yakni memastikan setiap kebijakan ekonomi dijalankan demi kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Transparansi fiskal tidak hanya harus terlihat dalam pengungkapan pendapatan negara. Tetapi juga dalam alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
“Kami mendukung transparansi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana uang itu digunakan. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar laporan angka. Pemerintah harus membuktikan bahwa pajak benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” pungkas Rinto.
