beritax.id — Masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Jawa Timur resmi berakhir. Proses seleksi ini kembali menuai kritik tajam terkait transparansi dan kejelasan sistem. Komisi Informasi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan seleksi jenjang SMA/SMK, terutama terkait minimnya sosialisasi aturan dan akses informasi.
Ketua Komisi Informasi Jatim, Edi Purwanto, menegaskan banyak masyarakat mengeluhkan data pemeringkatan yang tidak transparan, khususnya pada jalur domisili dan prestasi. Kecurigaan akan manipulasi data muncul akibat minimnya akses informasi dan lemahnya penjelasan atas proses yang dilakukan.
Penggunaan AI Tanpa Penjelasan Hanya Timbulkan Ketidakpercayaan
Salah satu sorotan serius adalah penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam proses SPMB. Sayangnya, sistem ini dijalankan tanpa penjelasan teknis, bobot, atau parameter yang bisa diakses publik. AI yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi justru menjadi alat baru yang disalahgunakan.
Komisi Informasi menegaskan bahwa informasi terkait proses seleksi harus disampaikan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Partai X: Jangan Biarkan Teknologi Jadi Tirai Bagi Skandal Pendidikan
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, SPMB seharusnya menjadi ajang seleksi yang mendorong keadilan, bukan ladang subur bagi skandal manipulasi.
“Pemerintah itu tugasnya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi hari ini, rakyat justru dipersulit masuk sekolah negeri karena sistem yang kabur dan birokrasi yang tak responsif,” ujarnya.
Prayogi menilai penggunaan AI tanpa transparansi justru melemahkan akuntabilitas publik. Bukan hanya soal teknologi, tetapi soal niat untuk berlaku adil. “Kalau teknologi dijadikan alasan untuk menyembunyikan proses, berarti pemerintah sedang mengatur warganya dengan cara yang tidak adil,” tambahnya.
Partai X menekankan bahwa pendidikan adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Pemerintah harus menjamin akses pendidikan yang adil, terbuka, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun korporatif. SPMB harus dirancang sebagai gerbang kesempatan, bukan jebakan sistem.
Dalam prinsipnya, Partai X menyerukan penguatan sistem pendidikan berbasis integritas. Seleksi penerimaan siswa harus memenuhi tiga prinsip utama: transparansi data, keadilan akses, dan akuntabilitas proses.
Penguasa tidak boleh menyerahkan masa depan generasi muda pada logika algoritma yang tak bisa diawasi publik.
Solusi Partai X: Perkuat Sekolah Negarawan, Cetak Pemimpin yang Berpihak pada Akses Pendidikan
Sebagai solusi konkret, Partai X mendorong penguatan Sekolah Negarawan sebagai inkubator pemimpin pendidikan yang visioner dan berpihak. Melalui Sekolah Negarawan, para pemimpin daerah dididik untuk menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan korban sistem.
Partai X juga mendorong pembentukan Komite Audit Independen dalam setiap proses seleksi pendidikan, termasuk SPMB. Komite ini bertugas mengawasi teknologi dan regulasi, memastikan bahwa seleksi tak dijalankan di balik layar algoritma, tapi dalam terang mata publik.
Partai X menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan administratif, tapi fondasi masa depan bangsa. Skandal seleksi, meski tersembunyi dalam bilik sistem, akan berdampak besar pada kepercayaan rakyat.
“Ujian masuk sekolah negeri tidak boleh menjadi pintu masuk skandal baru. Negara wajib hadir sebagai pengawas, bukan pelindung bagi praktik tak transparan,” tegas Prayogi. Karena di balik satu kursi sekolah, ada ribuan mimpi rakyat kecil yang tak boleh dikhianati.
