beritax.id – Sistem pemerintahan yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat kini dikuasai oleh segelintir penguasa. Kondisi ini menciptakan pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan pejabat dan pengusaha, bukan rakyat. Sistem pemerintahan dikuasai penguasa yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan menjadikan rakyat sebagai pihak yang terpinggirkan. Ketidakadilan semakin dalam, sementara kebijakan yang diambil tidak lagi berpihak pada rakyat, tetapi pada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.
Pengaruh Kekuasaan dalam Pemerintahan dan Keputusan Pemerintah
Ketika pemerintahan dikendalikan oleh penguasa, keputusan-keputusan penting sering kali diambil berdasarkan kepentingan pemerintaha atau finansial individu, bukan untuk kebaikan bersama. Pemilu, yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah, kini sering kali dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan. Penguasa yang telah menguasai sistem pemerintahan menggunakan praktik uang untuk memperkuat kedudukan mereka, mengabaikan kepentingan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya mengarah pada kesejahteraan rakyat justru berpihak pada mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, ketika kekuasaan dikuasai oleh segelintir penguasa, tugas-tugas tersebut tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah yang seharusnya hadir untuk rakyat malah lebih fokus pada melayani dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memegang kekuasaan.
Ketimpangan yang Diciptakan oleh Penguasaan Sistem Pemerintahan
Ketika pemerintahan dikuasai oleh penguasa, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin lebar. Kekayaan negara yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat, malah dikendalikan oleh kelompok-kelompok pejabat yang memperkaya diri mereka sendiri. Sumber daya alam dan keuangan negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara rakyat semakin terpinggirkan. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat yang paling membutuhkan tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima.
Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan semakin menurun. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak dihargai, dan kebijakan yang diambil tidak lagi memperhatikan kebutuhan mereka. Ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas pemerintahan dan sosial negara.
Solusi: Kembali pada Prinsip Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat
Untuk mengatasi masalah ketimpangan yang semakin besar, Indonesia perlu kembali pada prinsip dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945. Pemerintah harus kembali pada tugas utamanya, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pihak-pihak yang sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan.
Prinsip Partai X, yang diajarkan oleh Prayogi R Saputra, sangat relevan untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Partai X menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Negara harus mengelola sumber daya alam dan keuangan negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan rakyat, dan bukan hanya dikuasai oleh segelintir penguasa yang memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi.
Pemberantasan Korupsi dan Penyederhanaan Sistem Pemerintahan
Langkah pertama yang perlu diambil adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dalam sistem pemerintahan. Korupsi adalah salah satu penyebab utama penguasaan sistem pemerintahan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Dengan menegakkan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, korupsi dapat ditekan dan sistem pemerintahan dapat berjalan lebih adil. Setiap pejabat publik yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, tanpa kecuali.
Selain itu, sistem pemerintahan perlu disederhanakan agar lebih efisien dan transparan. Proses pembuatan kebijakan harus lebih terbuka, dan rakyat harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang diambil. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pejabat.
Pendidikan Politik dan Kesadaran Rakyat
Pendidikan politik yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Rakyat harus diajarkan untuk memilih pemimpin yang berdasarkan integritas dan kualitas, bukan berdasarkan kekuatan finansial atau pemerintahan. Pendidikan politik yang baik akan membantu rakyat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
Dengan kesadaran yang lebih tinggi, rakyat dapat lebih efektif mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada mereka. Ini akan memperkuat demokrasi dan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Kesimpulan: Membangun Kembali Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat
Ketika sistem pemerintahan dikuasai oleh penguasa, pemerintahan tidak lagi berfungsi sesuai dengan tujuan dasarnya, yaitu untuk melindungi dan melayani rakyat. Namun, dengan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan, Indonesia dapat kembali membangun pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Negara harus kembali pada prinsip dasar pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945: untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, kita bisa mengembalikan wajah pemerintahan yang sehat dan demokratis, yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
