beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan kembali hakikat tugas negara yang sejati sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Ia menegaskan bahwa tugas negara bukan hanya menjalankan kekuasaan, tetapi memastikan rakyat terlindungi, dilayani, dan diatur secara adil demi kedaulatan bangsa. Ia menilai bahwa ketergantungan negara-negara Selatan Global terhadap kekuatan ekonomi dan pemerintahan di belahan Utara telah menciptakan ketimpangan struktural yang menahan kemajuan. Padahal, bangsa-bangsa Selatan memiliki potensi besar untuk bangkit, jika mampu mengelola sumber dayanya dengan mandiri dan berkeadilan.
Selatan Global dan Warisan Ketergantungan
Dalam pandangan Partai X, situasi global hari ini masih mencerminkan ketimpangan lama yang diwariskan oleh kolonialisme dan hegemoni ekonomi global. Negara-negara Selatan, termasuk Indonesia, seringkali ditempatkan sebagai pasar dan penyedia bahan mentah bagi negara-negara maju di Utara.
Ketika kebijakan ekonomi, energi, dan perdagangan hanya mengikuti pola global yang ditentukan oleh kekuatan besar, maka kedaulatan ekonomi bangsa menjadi semu. “Selatan Global harus berhenti menjadi objek dari sistem dunia yang timpang. Kita harus berdiri sebagai subjek yang menentukan masa depan sendiri,” tegas Rinto.
Partai X memandang bahwa bentuk ketergantungan baru hari ini bukan lagi penjajahan militer, tetapi penjajahan ekonomi melalui utang, investasi yang tidak adil, dan monopoli pasar. Negara-negara Selatan terperangkap dalam jebakan sistem global yang memaksa mereka mengikuti standar dan kebijakan yang tidak selalu selaras dengan kepentingan rakyatnya sendiri.
Kemandirian Bangsa Adalah Fondasi Kedaulatan Global
Partai X menegaskan bahwa kemandirian nasional adalah syarat utama untuk membangun kekuatan Selatan Global yang sejati. Negara yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri akan selalu bergantung pada bantuan dan keputusan dari luar.
Rinto menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam dan demografi besar, seharusnya menjadi pionir dalam memperkuat kerja sama Selatan-Selatan berbasis solidaritas, bukan ketergantungan.
“Bangsa yang besar harus percaya pada kekuatannya sendiri. Kerja sama boleh, tapi ketergantungan tidak boleh. Kita harus berdagang setara, bukan tunduk pada kekuasaan ekonomi global,” katanya.
Partai X menilai, membangun kemandirian berarti memperkuat kapasitas nasional di bidang energi, pangan, pendidikan, dan teknologi. Hanya dengan fondasi tersebut, diplomasi internasional dapat dijalankan dengan posisi sejajar, bukan sebagai penerima kebijakan dari negara lain.
Prinsip Partai X: Negara Harus Berdiri di Atas Nilai, Bukan Kekuasaan
Dalam dokumen prinsipnya, Partai X menjelaskan bahwa negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Pemerintah yang berdaulat adalah yang memahami dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan agen kekuatan asing. Pejabat publik bukanlah penguasa, melainkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, bukan objek dari kebijakan luar negeri yang ditentukan oleh kepentingan global.
Partai X juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman operasional dalam setiap langkah diplomasi dan ekonomi internasional. Sila Ketuhanan memberi dasar moral agar kerja sama global dijalankan dengan integritas. Sila Kemanusiaan dan Persatuan menuntut agar hubungan antarbangsa didasarkan pada kesetaraan dan penghormatan. Sementara Sila Keadilan Sosial menjadi arah utama agar hubungan antarnegara membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat, bukan hanya pejabat.
“Selatan Global harus belajar dari semangat Pancasila. Kerja sama antarnegara harus berlandaskan nilai, bukan hanya kepentingan ekonomi,” ujar Rinto.
Solusi Partai X: Membangun Solidaritas Selatan-Selatan yang Berdaulat
Sebagai langkah solutif, Partai X menawarkan strategi global untuk memperkuat posisi Selatan dalam tatanan dunia yang lebih adil.
Pertama, Musyawarah Kenegarawanan Nasional perlu digelar dengan melibatkan empat pilar bangsa kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya — guna merumuskan strategi kebijakan luar negeri yang berbasis kemandirian dan nilai Pancasila. Forum ini juga dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Selatan lain untuk membangun platform kerja sama baru yang sejajar dan berkeadilan.
Kedua, Amandemen Kelima UUD 1945 harus dilakukan untuk menegaskan posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati, termasuk dalam arah kebijakan internasional. Kedaulatan ekonomi dan pemerintah luar negeri tidak boleh lagi ditentukan oleh tekanan kekuatan global.
Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) diperlukan untuk mengawal transisi sistem pemerintahan dan diplomasi yang berpihak pada rakyat. MPRS berperan memastikan setiap perjanjian internasional, investasi asing, dan kerja sama antarnegara berjalan dalam kerangka kepentingan nasional.
Partai X juga menekankan pentingnya reformasi hukum dan transformasi birokrasi digital untuk memastikan transparansi dalam setiap kerja sama luar negeri. Selain itu, pendidikan moral dan berbasis Pancasila harus diperkuat agar generasi muda memahami bahwa diplomasi dan kerja sama internasional harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dan ideologis terhadap bangsa.
Partai X: Selatan Global Harus Bangkit dengan Kekuatan Sendiri
Partai X menegaskan bahwa saatnya bangsa-bangsa Selatan bangkit tanpa bergantung pada kekuatan ekonomi Utara. Kemandirian bangsa-bangsa Selatan bukan hanya simbol perlawanan, tetapi strategi untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan berimbang.
“Selatan harus bersatu untuk membangun sistem dunia baru yang tidak dikuasai segelintir negara. Dunia yang adil lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri,” ujar Rinto.
Partai X percaya, dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat memimpin gerakan global menuju kemandirian dan keadilan. Selatan Global tidak boleh terus menjadi pelengkap. Ia harus menjadi penggerak perubahan peradaban dunia berdiri tegak, bermartabat, dan berdaulat atas kekuatannya sendiri.
