beritax.id — Ketua DPP Arus Bawah Prabowo, Supriyanto, menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai pilar komunikasi publik pemerintahan. Menurutnya, Teddy bukan sekadar pejabat birokrasi, melainkan jembatan yang menghubungkan Presiden Prabowo dengan rakyat.
“Teddy menjaga agar visi besar Presiden tersampaikan dengan bahasa yang jelas dan penuh semangat kebangsaan,” ujar Supriyanto. Ia menambahkan, selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Teddy berperan penting mengoordinasikan komunikasi lintas kementerian agar solid dan cepat.
Selain itu, komunikasi publik istana dinilai lebih terarah di bawah koordinasi Teddy. Ia memperkuat hubungan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan agar kebijakan strategis disampaikan secara faktual dan mudah dipahami publik. Pendekatan digital yang transparan disebut efektif meredam potensi kesalahpahaman dan menjaga stabilitas opini publik terhadap pemerintah.
Partai X: Komunikasi Baik Tak Cukup, Butuh Aksi Nyata
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa komunikasi publik yang baik belum tentu sejalan dengan realitas di lapangan. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Rakyat tidak hanya ingin mendengar narasi yang rapi, tapi ingin melihat perubahan nyata,” ujarnya tegas.
Partai X menilai, komunikasi efektif tanpa realisasi kebijakan hanya menjadi propaganda kekuasaan, bukan alat pelayanan publik.
Prinsip Partai X: Negara Harus Jujur dan Bertanggung Jawab
Dalam prinsip Partai X, kekuasaan yang sehat lahir dari kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah tidak cukup menata citra, tapi harus memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat. Rinto menegaskan, komunikasi publik seharusnya digunakan untuk memperkuat partisipasi rakyat, bukan menutupi ketidakefisienan pemerintahan.
“Bahasa yang indah tak akan bermakna bila rakyat masih kesulitan pangan dan pekerjaan,” katanya.
Kritik terhadap Pola Komunikasi Kekuasaan
Partai X menilai, banyak kebijakan publik saat ini tersampaikan lewat narasi media yang manis, tetapi belum berdampak konkret. Menurut Rinto, komunikasi harus jujur menggambarkan kondisi rakyat, bukan hanya keberhasilan pemerintah.
“Jangan biarkan istana hanya sibuk menata kata, sementara rakyat masih menata hidupnya sendiri,” ujarnya. Ia menilai komunikasi publik akan bermakna bila dibarengi keterbukaan data, transparansi kebijakan, dan pengawasan publik yang kuat.
Solusi Partai X
Untuk membangun komunikasi pemerintahan yang lebih substantif, Partai X menawarkan sejumlah solusi:
- Transparansi kebijakan publik, setiap keputusan strategis harus disertai laporan dampak sosial-ekonomi kepada rakyat.
- Partisipasi rakyat dalam evaluasi program, melibatkan masyarakat sipil dalam forum umpan balik terhadap kebijakan nasional.
- Integrasi komunikasi dan pelayanan publik, memastikan pesan pemerintah sejalan dengan implementasi di lapangan.
- Etika komunikasi negara, membangun tata kelola informasi yang jujur, berimbang, dan bebas kepentingan jangka pendek.
- Pemberdayaan media rakyat, mendukung media lokal dan komunitas agar suara warga tersalurkan secara langsung.
Rinto menegaskan bahwa komunikasi efektif harus berjalan seiring dengan tindakan nyata.
“Pemerintah boleh pandai bicara, tapi yang rakyat butuh adalah bukti,” katanya.
Ia menambahkan, martabat pemerintahan diukur dari kemampuannya melayani, bukan sekadar menyampaikan pesan.
“Karena sesungguhnya, yang paling indah dari kata-kata kekuasaan adalah ketika berubah menjadi keadilan dan kesejahteraan,” tutup Rinto.
