beritax.id — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan wujud nyata dari ide besar Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pendidikan unggulan bagi anak-anak berprestasi di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam peresmian pembangunan SMA Garuda Baru di Belitung Timur, Qodari menyebut langkah ini sebagai implementasi langsung dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan. Hingga 2029, pemerintah menargetkan membangun 20 sekolah baru dan mentransformasi 80 sekolah unggulan di berbagai daerah.
“Sekolah Garuda akan menjadi instrumen penting untuk melahirkan generasi muda berkualitas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju,” ujar Qodari dalam sambutannya.
Ia menambahkan, proyek ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, serta dukungan dari kampus seperti ITB.
Partai X: Pendidikan Hebat Tak Boleh Lupa Rakyat yang Lapar
Menanggapi pernyataan Qodari, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai Sekolah Garuda adalah program yang baik, tapi harus disertai aksi nyata untuk kesejahteraan rakyat banyak.
Menurutnya, pendidikan unggulan tak boleh berhenti pada simbol atau proyek ambisius. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan akses pendidikan juga menyentuh anak-anak dari keluarga miskin dan daerah tertinggal.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau rakyatnya masih lapar, sekolah unggulan akan terasa jauh,” ujar Prayogi dengan tegas.
Ia menambahkan, semangat Prabowo membangun Sekolah Garuda seharusnya sejalan dengan upaya menghapus ketimpangan sosial. Jangan sampai yang unggul semakin unggul, sementara yang miskin tetap tertinggal.
Prinsip Partai X: Pendidikan Adil untuk Semua, Bukan untuk Segelintir
Berdasarkan Prinsip Partai X yang tertuang dalam dpembangunan pendidikan harus berpijak pada nilai keadilan sosial, keberpihakan terhadap rakyat, dan transparansi tata kelola.
Pendidikan unggulan tidak boleh menjadi proyek pencitraan, melainkan sarana pemerataan kesempatan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki hak yang sama untuk belajar dan maju.
“Kalau Sekolah Garuda hanya membangun gedung megah tanpa menyentuh rakyat bawah, itu bukan pendidikan bangsa, itu dekorasi kebijakan,” ujar Prayogi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap proses pembangunan agar tak terjadi penyimpangan anggaran. “Sekolah Garuda harus bersih, bukan hanya dari kotoran di dinding, tapi juga dari praktik korupsi di balik meja,” tambahnya.
Solusi Partai X: Sekolah Harus Jadi Alat Pemerataan, Bukan Pemisahan Sosial
Partai X menawarkan lima solusi konkret agar Sekolah Garuda menjadi program yang benar-benar rakyat-sentris:
- Prioritaskan siswa miskin dan daerah tertinggal. Kuota penerimaan harus menempatkan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di posisi utama.
- Bangun keseimbangan antara sekolah unggulan dan sekolah rakyat. Jangan ada kesenjangan kualitas antara kota besar dan daerah.
- Libatkan masyarakat lokal. Pembangunan sekolah harus menyerap tenaga kerja dan bahan dari daerah sekitar.
- Integrasi dengan kesejahteraan keluarga. Pastikan program beasiswa dan makan bergizi berjalan paralel agar anak bisa belajar tanpa lapar.
- Transparansi dana dan evaluasi publik. Anggaran Sekolah Garuda harus diawasi bersama oleh rakyat melalui sistem audit terbuka.
Penutup: Cita-Cita Tak Cukup, Rakyat Butuh Aksi Nyata
Partai X menilai gagasan Sekolah Garuda adalah langkah besar menuju masa depan pendidikan Indonesia. Namun, cita-cita itu akan kehilangan makna bila rakyat masih bergelut dengan kemiskinan dan ketimpangan.
“Cita-cita Prabowo bagus, tapi rakyat butuh bukti, bukan janji,” kata Prayogi.
Menurutnya, bangsa besar bukan hanya lahir dari sekolah unggulan, tetapi dari pemerintah yang mau mendengar, memahami, dan mengangkat martabat rakyat.
“Kalau pendidikan hanya untuk segelintir, maka Garuda bukan sedang terbang tapi sedang menjauh dari rakyatnya,” pungkasnya.