beritax.id – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan siap menindaklanjuti surat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait penghentian gaji anggota DPR yang dinonaktifkan partai. Indra menegaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari MKD dan akan segera melaporkannya ke pimpinan DPR untuk dibahas lebih lanjut.
“Setelah dibahas bersama pimpinan, mekanisme akan menjadi acuan kami menindaklanjuti,” ujar Indra. Surat MKD ini berisi permintaan penghentian gaji serta tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya, termasuk Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Adies Kadir, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam sebelumnya menegaskan bahwa surat itu tidak terbatas pada lima anggota dewan tersebut. Anggota DPR lain yang dinonaktifkan partainya juga akan masuk daftar. “Pokoknya semua yang dinonaktifkan akan dihentikan gajinya sementara,” kata Dek Gam.
Partai X: Keadilan Anggaran Harus Menyentuh Rakyat
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa penghentian gaji anggota DPR nonaktif hanyalah satu sisi keadilan. Menurutnya, rakyat juga menuntut keadilan anggaran dalam kehidupan sehari-hari.
“Tugas negara itu jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan hanya menertibkan pejabat, tapi memastikan rakyat merasakan keadilan dalam setiap rupiah anggaran negara,” tegas Prayogi. Ia menambahkan, rakyat yang menghadapi harga pangan tinggi, pendidikan mahal, dan akses kesehatan terbatas berhak diperlakukan adil seperti halnya pejabat.
Prinsip Partai X: Negara Milik Rakyat, Bukan Milik Pejabat
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. DPR, pemerintah, dan seluruh lembaga negara hanyalah pelayan, bukan pemilik kekuasaan. Jika negara sibuk mengurus kenyamanan pejabat, sementara rakyat terus terhimpit, maka fungsi negara sudah melenceng.
Pancasila harus kembali ditempatkan sebagai cahaya moral yang menuntun pengelolaan negara, bukan sekadar jargon kosong.
Solusi Partai X: Transparansi dan Arah Baru Anggaran
Partai X menawarkan solusi nyata agar keadilan anggaran benar-benar menyentuh rakyat. Pertama, DPR dan pemerintah harus membuka seluruh data penggunaan anggaran secara transparan sehingga rakyat bisa mengawasi langsung. Kedua, anggaran negara harus diarahkan pada kebutuhan pokok rakyat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja, bukan sekadar proyek mercusuar.
Ketiga, perlu ada sistem evaluasi independen terhadap alokasi APBN, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, melainkan subjek aktif dalam mengontrol jalannya negara.
Partai X menegaskan bahwa penghentian gaji anggota DPR nonaktif adalah langkah penting, namun keadilan anggaran harus lebih luas. Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama kekuasaan pejabat. Negara ada untuk rakyat, dan rakyat berhak merasakan setiap kebijakan yang adil dan berpihak.
