beritax.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Tim ini diketuai Herry Muryanto, eks Deputi Koordinasi-Supervisi KPK, dan Novel Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Ketua.
Menurut keterangan anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, Satgassus terdiri dari mantan penyidik KPK berpengalaman menangani kasus korupsi dan tata kelola pemerintahan. Mereka bertugas mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor pembangunan.
Dalam enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kemenhub. Baru-baru ini, Satgassus juga mendampingi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menelusuri potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.
Partai X: Pendapatan Negara Harus Dioptimalisasi, Tapi Jangan Tutup Mata pada Sumber Bocornya
Menanggapi kabar tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan apresiasi sekaligus peringatan keras. Menurutnya, pendampingan terhadap kementerian hanya langkah awal dari pembenahan total penerimaan negara.
“Kalau hanya mendampingi, tanpa berani membongkar yang selama ini membocorkan, publik tetap kecewa,” ujarnya. Ia menilai Satgassus harus memiliki nyali menyentuh kekuasaan pemerintahan yang selama ini justru jadi sumber rente dan manipulasi kebijakan fiskal.
Prayogi mengingatkan, tugas pemerintah bukan sekadar mendampingi kementerian agar rapi dokumen, tetapi melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan.
“Negara tak boleh jadi juru pungut, lalu tutup mata saat pejabat menikmati hasilnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran Satgassus semestinya meluas hingga menyentuh pengawasan terhadap belanja negara yang tak efektif. Optimalisasi pendapatan negara tanpa kontrol terhadap pengeluaran hanya akan menumpuk surplus untuk para oligarki birokratis.
Prinsip Partai X: Negara Adalah Alat Rakyat, Bukan Perpanjangan Kongsi Kekuasaan
Partai X menegaskan bahwa negara seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pejabat birokrasi atau pengusaha besar. Reformasi birokrasi dan optimalisasi penerimaan negara harus menjamin kedaulatan fiskal nasional dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Salah satu prinsip Partai X yang relevan dalam konteks ini adalah pengawasan fiskal berbasis partisipasi warga, di mana rakyat punya akses dan kontrol terhadap mekanisme pemasukan dan pengeluaran negara.
Solusi Partai X: Transparansi, Reformasi Struktural, dan Peran Sekolah Negarawan
Partai X mengusulkan sejumlah solusi yang konkret dan berkelanjutan:
- Audit Total Sektor Ekstraktif dan Monopoli Pelabuhan
Fokus Satgassus harus diperluas ke sektor strategis seperti pertambangan, migas, dan pelabuhan ekspor yang selama ini menjadi sarang kebocoran. - Pembentukan Badan Transparansi Fiskal Nasional
Partai X mendorong pembentukan lembaga independen dengan partisipasi publik untuk memantau pendapatan dan pengeluaran negara. - Amandemen UUD untuk Reformasi Keuangan Negara
UUD harus diamandemen agar sistem pengelolaan penerimaan dan belanja negara berpihak pada keadilan sosial dan bukan pada utang luar negeri. - Sekolah Negarawan sebagai Pengawas Kebijakan Fiskal
Sekolah Negarawan perlu diberi mandat membangun kader pengelola fiskal dan pengawasan publik yang berintegritas dan berpihak pada rakyat. - Sanksi Sosial bagi Pembocor Negara
Tak cukup hanya memindahkan jabatan atau memperhalus temuan. Siapa pun yang terbukti menikmati kekayaan negara tanpa hak, harus diumumkan secara terbuka dan dilarang menduduki jabatan publik.
Prayogi menegaskan, Satgassus bukan tempat karir kedua mantan penyidik antikorupsi, melainkan ujian baru untuk menegakkan keadilan fiskal. “Jika hanya berhenti di pendampingan teknis, ini cuma kosmetik birokrasi. Kami ingin Satgassus sampai ke meja penguasa, bukan hanya gudang nelayan,” pungkasnya.
