beritax.id – Di tengah tekanan hidup yang kian berat mulai dari harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil, bencana alam di berbagai daerah, hingga lapangan kerja yang belum pulih rakyat berharap negara hadir dengan kerja nyata. Namun ruang publik justru dipenuhi pujian terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, seolah stabilitas narasi lebih penting daripada stabilitas kehidupan warga.
Situasi ini menimbulkan jarak yang makin lebar antara realitas rakyat dan agenda pejabat. Ketika rakyat menunggu solusi, yang terdengar justru sanjungan, loyalitas, dan penguatan citra kekuasaan.
Pujian di Tengah Kebutuhan Nyata
Pujian berlebihan terhadap pemimpin negara bukan hanya persoalan etika, tetapi juga soal prioritas. Di saat warga terdampak bencana masih menunggu bantuan optimal dan masyarakat kelas menengah ke bawah berjuang mempertahankan daya beli, panggung kekuasaan justru dipenuhi narasi keberhasilan yang tidak selalu sejalan dengan kondisi lapangan.
Rakyat tidak membutuhkan pujian, mereka membutuhkan kebijakan yang bekerja.
Rakyat sebagai Penonton, Bukan Subjek Kebijakan
Kondisi ini mencerminkan kecenderungan lama dalam kekuasaan rakyat diposisikan sebagai objek legitimasi, bukan subjek utama kebijakan. Ketika kritik dianggap mengganggu stabilitas dan pujian dirayakan sebagai loyalitas, maka demokrasi kehilangan fungsi korektifnya.
Padahal, suara rakyat—termasuk keluhan dan kritik—adalah komponen penting agar negara tidak salah arah.
Tanggapan Partai X: Negara Jangan Terjebak Euforia Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara tidak boleh larut dalam euforia kekuasaan ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan nyata.
“Tugas negara itu hanya tiga dan tidak berubah sejak dulu: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika yang menguat justru pujian kekuasaan sementara penderitaan rakyat diabaikan, maka negara sedang lupa pada mandat dasarnya,” tegas Rinto.
Ia menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Partai X menilai, jika pujian kekuasaan terus dibiarkan mendominasi ruang publik tanpa keseimbangan kritik dan evaluasi, maka yang lahir adalah kebijakan yang tidak peka terhadap realitas sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan memperlemah ikatan antara negara dan rakyat.
Negara yang kuat bukanlah negara yang pemimpinnya paling dipuji, melainkan yang paling responsif terhadap kebutuhan warganya.
Solusi dan Rekomendasi Partai X
Sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan pada rakyat, Partai X menawarkan langkah-langkah berikut:
- Mengembalikan Fokus Negara pada Kebutuhan Rakyat
Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, terutama kelompok rentan dan korban bencana. - Menyeimbangkan Kekuasaan dengan Kritik Publik
Kritik harus dipandang sebagai alarm demokrasi, bukan ancaman stabilitas. - Menghentikan Pencitraan Berlebihan
Negara perlu menurunkan intensitas simbolik dan meningkatkan kualitas kerja nyata di lapangan. - Memperkuat Akuntabilitas Pejabat Publik
Setiap pejabat wajib menjawab persoalan rakyat dengan data lapangan dan kebijakan konkret, bukan narasi pujian. - Menegaskan Kembali Fungsi Negara
Negara harus kembali pada mandat utamanya: melindungi rakyat dari krisis, melayani kebutuhan dasar warga, dan mengatur kehidupan bersama secara adil.
Partai X menegaskan, saat rakyat membutuhkan kehadiran negara, yang paling dibutuhkan bukanlah pujian terhadap kekuasaan, melainkan keberanian untuk bekerja, mendengar, dan berpihak pada rakyat. Jika negara gagal membedakan keduanya, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung, bukan alat kesejahteraan.
