beritax.id – Fenomena “rakyat kehilangan kuasa” muncul ketika demokrasi dikuasai modal dan penguasa. Meskipun pemilu berjalan, keputusan strategis sering dikendalikan penguasa dan partai besar. Hak pilih formal ada, tetapi substansi kontrol rakyat minim. Kandidat yang memiliki akses finansial atau dukungan penguasa mendominasi pilihan publik. Akibatnya, meskipun partisipasi rakyat tinggi, pengaruh mereka terhadap kebijakan nyata rendah. Demokrasi terlihat berjalan, tetapi rakyat kehilangan kemampuan menentukan arah pemerintahan.
Praktik pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa modal menjadi faktor utama pengaruh. Kandidat kaya atau didukung partai besar memiliki peluang menang lebih tinggi. Rakyat memilih, tetapi opsi mereka terbatas pada kandidat yang didukung modal besar. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hak pilih dan dampak nyata suara rakyat. Demokrasi formal tetap berjalan, tetapi substansi partisipasi rakyat terhadap kebijakan publik minim.
Ilusi Partisipasi: Banyak Suara, Sedikit Dampak
Ilusi demokrasi muncul karena rakyat tetap memiliki hak pilih, tetapi pengaruh mereka terhadap kebijakan strategis rendah. Pemilih berpartisipasi, tetapi keputusan tetap dikendalikan penguasa dan modal. Ketidakmampuan rakyat mengubah arah kebijakan menurunkan kepercayaan publik. Partisipasi formal tidak diimbangi kontrol substansial, sehingga demokrasi hanya berjalan di permukaan. Rakyat memilih, tetapi substansi pengambilan keputusan tetap berpihak pada penguasa dan kelompok penguasa kaya.
Partai besar dan birokrasi memperkuat dominasi modal dalam demokrasi. Mereka mengendalikan pencalonan, kampanye, dan alokasi sumber daya. Calon independen atau partai kecil kesulitan bersaing karena keterbatasan finansial dan akses media. Aspirasi masyarakat yang berbeda sering tidak terakomodasi dalam kebijakan strategis. Akibatnya, rakyat kehilangan kuasa nyata, sementara keputusan berpihak pada kepentingan penguasa . Praktik ini mengubah demokrasi menjadi formalitas yang mengutamakan modal, bukan substansi kepentingan rakyat.
Media dan Persepsi Publik
Media berperan besar dalam membentuk opini publik. Namun, media cenderung menekankan citra dan popularitas kandidat yang memiliki modal besar. Pemilih menilai kandidat berdasarkan persepsi media, bukan rekam jejak atau integritas. Hal ini memperkuat dominasi penguasa dan modal dalam pemerintahan. Kritik publik terbatas, sehingga demokrasi formal tidak sejalan dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada rakyat.
Ketika demokrasi dikuasai modal, kebijakan publik lebih menguntungkan penguasa kaya. Distribusi sumber daya tidak merata, pelayanan publik kurang optimal, dan ketidakpercayaan masyarakat meningkat. Partisipasi menurun, sementara substansi kontrol rakyat hilang. Rakyat menjadi simbol partisipasi formal, tetapi arah kebijakan strategis tetap berada di tangan penguasa kaya dan penguasa.
Solusi: Mengembalikan Kuasa pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menekankan tugas negara: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kuasa rakyat:
1. Reformasi Sistem Pemilu dan Kebijakan Publik
Pemilu harus inklusif dan memberi ruang bagi calon independen serta partai kecil agar aspirasi rakyat terdengar. Kebijakan publik harus berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus terbuka untuk pengawasan publik. Partisipasi rakyat memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan penguasa modal.
3. Membatasi Dominasi Modal dan Partai Besar
Dekonsentrasi kekuasaan dan pembatasan pengaruh penguasa serta modal memberi ruang bagi aspirasi rakyat. Kebijakan publik menjadi lebih adil dan merata.
4. Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik
Masyarakat perlu pendidikan politik untuk menilai calon dan kebijakan berdasarkan substansi, bukan citra atau modal. Partisipasi kritis memperkuat demokrasi sejati.
Kesimpulan: Demokrasi Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Modal
Praktik pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa ketika demokrasi dikuasai modal, rakyat kehilangan kuasa. Reformasi pemilu, transparansi, pembatasan dominasi penguasa, dan pendidikan politik diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, rakyat kembali menjadi pengawas efektif, memastikan pemerintah melindungi, melayani, dan mengatur sesuai kebutuhan masyarakat. Demokrasi tidak lagi formalitas, tetapi menghasilkan kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat.
