beritax.id — Disinformasi media sosial terus memperkeruh ruang publik digital Indonesia, menyulitkan masyarakat dalam menerima informasi yang akurat dan berimbang. Fenomena informasi palsu, hoaks, dan pesan yang sengaja disusun untuk menyesatkan kini menjadi sorotan utama, baik menjelang maupun setelah agenda pemerintahan besar seperti Pemilu 2024.
Disinformasi seperti ini tidak hanya berkutat pada satu isu, tetapi merambah berbagai topik penting, termasuk ekonomi, kebijakan publik, serta proses demokrasi itu sendiri.Sepanjang tahun lalu dan hingga kini, arus disinformasi terus berdampak luas: dari hoaks kesehatan dan vaksin, hingga klaim–klaim palsu yang beredar selintas namun memicu kebingungan dan konflik di masyarakat. Penyebaran cepat tersebut didorong oleh algoritma platform digital yang sering kali tidak cukup sigap menyaring konten berbahaya.
Pola Disinformasi yang Terus Berulang
Penyebaran hoaks dan narasi palsu di media sosial bukan hanya soal konten random, tetapi sering kali sistematis dan strategis. Dalam studi tentang disinformasi pemerintahan di Indonesia, letupan hoaks di masa kampanye terlihat menargetkan kandidat tertentu serta isu-isu sensitif untuk memanipulasi persepsi pemilih melalui narasi yang kuat tetapi tidak akurat.
Masalahnya semakin diperparah oleh penggunaan teknologi dan akun otomatis serta buzzers digital yang mempercepat penyebaran konten tanpa verifikasi. Ini sejalan dengan tren global di mana bot dan kampanye berbasis algoritma memperkuat hoaks untuk membentuk opini publik secara artifisial.
Disinformasi dan Ketimpangan Informasi
Bukan hanya konten yang terpapar hoaks. Disinformasi tentang isu sosial, ekonomi, dan kesehatan juga terus beredar. Misalnya, berita palsu terkait vaksin serta program bantuan sosial sering memicu kekhawatiran yang tidak berdasar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun sektor yang kebal dari virus informasi palsu.
Kondisi ini pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap media arus utama dan institusi negara karena opini yang terbentuk sering didasari oleh kabar yang belum terverifikasi bahkan oleh berita yang berseliweran di media sosial.
Ancaman bagi Demokrasi dan Kohesi Sosial
Persebaran disinformasi di ruang digital bukan sekadar persoalan teknis. Ia membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi dan kohesi sosial. Konten palsu dan hoaks dapat memperparah polarisasi, memicu konflik sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan keputusan publik. (Antara News)
Ketika publik tontonan dan debat digantikan persebaran kabar bohong yang cepat viral, suara kritis dan fakta yang telah diverifikasi sering kali tertindas. Ini bukan sekadar masalah media sosial; ini adalah tantangan terhadap kecerdasan kolektif bangsa.
Solusi: Menjernihkan Ruang Publik Digital
Untuk mengatasi keruhnya ruang publik digital akibat disinformasi media sosial, perlu diupayakan serangkaian langkah strategis:
1. Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Regulasi yang jelas diperlukan untuk menindak penyebaran disinformasi yang berbahaya, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan, keamanan, dan kepentingan publik. Platform digital perlu tunduk pada standar akuntabilitas dalam memoderasi konten.
2. Kerja Sama Platform Negara Masyarakat Sipil
Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk meningkatkan kemampuan moderasi konten serta mempercepat penanganan konten palsu.
3. Literasi Media dan Digital Secara Massif
Pendidikan literasi media kepada masyarakat perlu diperluas. Warga harus dibekali keterampilan untuk mengenali hoaks, memahami sumber informasi, dan berpikir kritis terhadap narasi digital.
4. Sistem Pendeteksian Fakta yang Lebih Kuat
Pengembangan fact-checking independen dan alat otomatis untuk memeriksa fakta secara cepat dapat membantu mengurangi dampak hoaks. Masyarakat juga perlu diarahkan untuk mengakses sumber informasi tepercaya daripada sekadar mempercayai unggahan viral.
5. Dukungan bagi Jurnalisme Berkualitas
Media profesional dan jurnalis independen perlu diperkuat melalui insentif, pelatihan, dan perlindungan hukum untuk tetap menjadi penyeimbang narasi yang objektif di tengah kebisingan digital.
Disinformasi media sosial bukan hanya soal berita palsu atau hoaks biasa—ia adalah tantangan struktural terhadap cara kita memproduksi, menyebarkan, dan menerima informasi. Ketika ruang publik digital semakin keruh, masyarakat yang paling merasakan dampaknya: dari keputusan pemilih yang dipengaruhi kabar bohong, hingga polarisasi sosial yang makin tajam.
Memurnikan ruang publik digital adalah tugas bersama: pemerintah, platform teknologi, media, dan masyarakat. Ketangguhan demokrasi Indonesia di era digital sangat bergantung pada kemampuan kita menghadapi arus informasi yang tidak selalu benar.
