beritax.id — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerima anggaran hingga Rp 335 triliun dalam APBN 2026 untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini naik hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp 71 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pagu resmi yang diterima lembaganya sebesar Rp 268 triliun, sementara Rp 67 triliun sisanya dikategorikan sebagai dana siaga. “Dengan total anggaran tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun, maka yang Rp 67 triliun masuk kategori stand by,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Program MBG pada 2026 akan diperluas hingga mencakup 82,9 juta penerima manfaat di seluruh provinsi. Pada tahap awal, program ini menyasar sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita dengan menu gizi seimbang sesuai angka kecukupan gizi nasional.
Partai X: Program Gizi Jangan Hanya Besar di Angka, Tapi Kecil di Dampak
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa program sebesar MBG seharusnya menjadi bukti nyata keberpihakan negara pada rakyat. Ia mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat bukan sekadar mengatur angka di atas kertas.
“Rp 335 triliun bukan uang kecil. Itu uang rakyat, bukan milik pejabat atau partai. Maka hasilnya harus terasa nyata, bukan berhenti di laporan atau baliho,” ujar Prayogi dengan nada tegas.
Menurutnya, anggaran yang sangat besar tanpa pengawasan ketat justru berpotensi menciptakan “ladang baru” bagi korupsi dan pemborosan. “Jangan sampai program makan bergizi malah berujung pada proyek bergizi untuk pejabat,” katanya.
Prayogi menilai, prinsip efisiensi dan transparansi harus menjadi pijakan utama setiap rupiah yang digelontorkan. “Jangan hanya mengklaim sukses dengan angka penyerapan, tapi abaikan kualitas makanan dan keadilan distribusinya,” tambahnya.
Prinsip Partai X: Uang Publik Harus Kembali ke Publik
Dalam prinsipnya, Partai X menegaskan bahwa seluruh program sosial, termasuk MBG, harus berpijak pada nilai keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan.
Anggaran publik wajib dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi rakyat. Setiap rupiah dari pajak rakyat harus kembali menjadi kesejahteraan rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan atau sarana memperkaya segelintir orang.
Partai X menilai, ukuran keberhasilan negara bukan pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada seberapa besar dampak nyata yang dirasakan rakyat. Pemerintah yang berpihak adalah yang menepati janji kesejahteraan dengan tindakan konkret, bukan dengan retorika.
Solusi Partai X: Awasi Anggaran, Perkuat Akses dan Keadilan Gizi Nasional
Partai X menawarkan langkah-langkah konkret agar program MBG benar-benar menjadi solusi dan bukan simbol:
Pertama, mewujudkan sistem pengawasan publik digital yang memungkinkan masyarakat melihat realisasi anggaran MBG secara terbuka, dari dapur hingga penerima manfaat.
Kedua, memperkuat kemitraan dengan koperasi lokal, petani, dan UMKM pangan. Dengan demikian, uang program tidak mengalir ke perusahaan besar semata, melainkan berputar di ekonomi rakyat.
Ketiga, membangun standar gizi berbasis daerah agar menu MBG menyesuaikan budaya lokal tanpa mengorbankan kualitas nutrisi.
Keempat, menempatkan audit sosial sebagai kewajiban rutin. Setiap sekolah, puskesmas, dan lembaga pelaksana harus melaporkan secara terbuka hasil distribusi dan kualitas layanan program.
Kelima, menegakkan sanksi tegas bagi penyalahgunaan dana. Partai X menegaskan, setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap anak-anak bangsa.
Partai X menutup pernyataan dengan pesan tegas yaitu program MBG adalah janji negara terhadap masa depan anak bangsa. Namun janji itu akan berarti bila pemerintah serius memastikan dana ratusan triliun benar-benar mengalir ke piring rakyat, bukan ke rekening pejabat.
