beritax.id – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan Kampung Haji akan memprioritaskan jemaah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.
Rosan menjelaskan Kampung Haji tidak bersifat eksklusif, namun pengelolaan akan mengutamakan kebutuhan WNI. Fasilitas tetap terbuka bagi WNA apabila kapasitas tersedia dan kebutuhan jemaah nasional terpenuhi.
Pemerintah menempatkan kepentingan jemaah Indonesia sebagai fokus utama pembangunan Kampung Haji. Kebijakan ini ditujukan meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah bagi warga Indonesia.
Rosan menyampaikan penggunaan kawasan saat ini difokuskan untuk jemaah asal Indonesia. Pemanfaatan oleh negara lain hanya dilakukan setelah kebutuhan nasional terpenuhi sepenuhnya.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama internasional dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Pendekatan ini dinilai dapat mengoptimalkan aset tanpa mengorbankan hak jemaah Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Pengembangan Kampung Haji akan didukung infrastruktur akses dan fasilitas vertikal modern. Rencana pembangunan jalan dan elevator masih dalam tahap perencanaan teknis.
Rosan menilai pembangunan sejalan dengan proyek besar Arab Saudi di kawasan Mekkah.
Perluasan Masjidil Haram dan kawasan baru membuka peluang integrasi fasilitas haji Indonesia.
Integrasi ini diharapkan meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan jemaah.
Negara dituntut memastikan manfaat langsung dirasakan oleh jemaah Indonesia.
Tanggung Jawab Negara Menurut Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan peran negara. Ia mengingatkan tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Kampung Haji harus menjadi wujud nyata perlindungan negara terhadap jemaah Indonesia.
Pelayanan berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara di ruang ibadah internasional.
Pengaturan yang adil diperlukan agar prioritas jemaah nasional tidak tergerus kepentingan lain. Negara tidak boleh menyerahkan urusan haji semata pada logika bisnis.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Haji
Partai X menekankan pengelolaan haji harus berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Fasilitas haji wajib dikelola transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan.
Negara harus memastikan akses setara bagi seluruh jemaah Indonesia dari berbagai daerah. Kebijakan internasional tidak boleh mengurangi kualitas layanan bagi jemaah nasional.
Solusi Partai X untuk Kampung Haji
Partai X mendorong skema prioritas tertulis bagi jemaah Indonesia dalam regulasi resmi.
Pengawasan publik perlu diperkuat untuk mencegah komersialisasi berlebihan fasilitas haji.
Pemerintah harus melibatkan lembaga independen dalam evaluasi pengelolaan Kampung Haji. Optimalisasi aset dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak jemaah Indonesia.
Prayogi menegaskan Kampung Haji harus menjadi simbol pelayanan negara yang bermartabat. Partai X menilai keberhasilan diukur dari manfaat nyata bagi jemaah, bukan sekadar proyek prestisius.
