Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya tambang ilegal dan penyelundupan emas di Indonesia. Menurutnya, aktivitas ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan rakyat. “Ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Ini akan kita tindak dan telusuri, kita harus terus menerus memberantas segala penyimpangan, penyelundupan ke luar Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip dari detk.com.
Tambang ilegal telah lama menjadi masalah kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum pengusaha hingga aktor-aktor yang bermain di balik layar. Penyelundupan emas yang terus terjadi semakin memperparah kebocoran penerimaan negara. Padahal, jika dikelola dengan baik, sumber daya alam ini seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Prabowo mengungkapkan, segala penyimpangan tersebut tentunya memberikan dampak negatif untuk perekonomian Indonesia. Di antaranya, hilangnya penerimaan negara hingga penyelundupan yang dapat mengancam industry dan tenaga kerja di Indonesia.
Ini merugikan penerimaan kita. Penyelundupan barang luar ke Indonesia juga mengancam industry kita, mengancam pekerjaan ratusan ribu rakyat kita,” kata Prabowo.
Partai X: Negara Harus Bertindak Tegas!
Menanggapi hal ini, Partai X menegaskan, permasalahan tambang ilegal dan penyelundupan emas menunjukkan lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Menurut Partai X, pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan seharusnya mampu menegakkan aturan dengan tegas demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Negara tidak boleh kalah oleh para pelaku tambang ilegal dan mafia penyelundupan emas. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memberantasnya, dan kami mendesak tindakan konkret segera dilakukan,” tegas Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra.
Partai X juga menekankan, pemerintah harus memenuhi fungsinya dalam melindungi rakyat dari dampak buruk tambang ilegal, melayani rakyat dengan kebijakan yang pro-keadilan, serta mengatur tata kelola sumber daya alam agar dikelola secara transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Negara Punya Tiga Tugas Utama
Prayogi menjelaskan, pemerintah memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga hal ini, harus dijalankan beriringan agar negara dapat menjalankan kewenangannya dengan benar.
“Tambang ilegal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hak-hak rakyat yang harus dilindungi. Pemerintah harus hadir sebagai pengatur yang adil, bukan sekadar pengawas pasif,” katanya.
Terkait tambang illegal dan penyelundupan emas ini, menurut Prayogi merupakan bukti adanya bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan kegagalan dalam mewujudkan keadilan. “Negara yang berdaulat harus mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Partai X: Negara Harus Berdaulat dan Transparan
Berdasarkan prinsip yang dianut oleh Partai X, negara adalah entitas yang harus dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Negara yang baik tidak hanya sekadar memiliki aturan, tetapi juga mampu menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu.
Negarawan sejati, menurut Partai X adalah mereka yang mampu merancang dan menjalankan kebijakan dengan visi yang jelas, bukan hanya berbicara tanpa aksi. Politik, dalam pandangan Partai X, harus menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan.
Butuh Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Partai X menantang pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas tambang ilegal dan penyelundupan emas. Beberapa langkah yang perlu segera diambil antara lain:
- Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum.
- Menindak tegas pelaku penyelundupan emas yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
- Menerapkan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam agar rakyat mengetahui ke mana hasil tambang seharusnya dialokasikan.
“Kami ingin melihat hasil nyata, bukan sekadar janji. Jika pemerintahan ke depan tidak bertindak tegas, maka kredibilitas negara di mata rakyat akan terus merosot,” pungkas Prayogi.
