beritax.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045. Keyakinan itu didasarkan pada potensi pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, serta peningkatan kewirausahaan sebagai pendorong utama.
Isy menyebut bahwa pendapatan per kapita Indonesia yang kini di angka US$ 5.000, ditargetkan meningkat hingga US$ 30.000. “Untuk menjadi negara maju, tingkat kewirausahaan harus mencapai 8–12 persen. Kita sekarang masih 3,61 persen,” ujarnya. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong penciptaan wirausaha melalui berbagai dukungan dan insentif kewirausahaan nasional.
Partai X: Kemajuan Bukan Sekadar Statistik, Tapi Soal Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyebut narasi negara maju hanya akan jadi ilusi jika rakyat tetap miskin. Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan membangun citra, melainkan melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan sosial.
“Kemajuan tak bisa diklaim lewat angka semu bila di lapangan masih jutaan keluarga hidup tanpa kepastian ekonomi,” ujarnya tegas.
Partai X mempertanyakan dasar perhitungan “negara maju” jika kenyataan di desa dan kota masih menunjukkan ketimpangan struktural.
Pembangunan Tanpa Pemerataan Adalah Pengkhianatan Konstitusi
Bagi Partai X, cita-cita negara maju tidak bisa hanya mengandalkan indeks ekonomi, tetapi harus menyentuh dimensi sosial rakyat. “Kalau rakyat tak bisa makan layak, sekolah berkualitas, atau dapat layanan kesehatan, apalah arti pendapatan US$ 30.000?” kata Prayogi.
Ia menyebut negara seharusnya berani mengakui bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar retorika pertumbuhan, tapi jaminan kesejahteraan.
Solusi Partai X: Kewirausahaan Rakyat, Bukan Kapitalisasi Penguasa
Partai X menegaskan, kenaikan kewirausahaan harus menyasar rakyat bawah, bukan hanya memperluas dominasi usaha kelompok penguasa. Solusi Partai X antara lain:
- Program nasional inkubasi wirausaha berbasis desa dan komunitas rakyat.
- Akses modal tanpa jaminan bagi usaha ultra-mikro dan wirausaha pemula.
- Reformasi sistem pendampingan UMKM berbasis pendidikan warga, bukan proyek kementerian.
- Regulasi perlindungan usaha dari ekspansi raksasa ritel dan aplikasi kapitalis.
- Jaminan pembelian produk lokal oleh negara untuk memperkuat permintaan domestik.
Partai X mengingatkan pemerintah bahwa rakyat tidak butuh sekadar angka, melainkan bukti bahwa hidup mereka makin layak dan manusiawi. Jika negara gagal mendistribusikan hasil pertumbuhan kepada semua lapisan, maka negara hanya mengurus kemajuan segelintir kelompok.
“Kemiskinan struktural bukan takdir, tapi buah dari kebijakan yang timpang,” tutup Prayogi.
Partai X menyerukan agar pembangunan nasional berpihak kepada yang lemah, bukan membanggakan statistik yang tak menyentuh dapur rakyat.
