beritax.id – Pemerintah kembali merencanakan penerapan satu Harga Eceran Tertinggi beras untuk seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras masih dibagi dalam tiga zona berbeda di Indonesia. Perbedaan harga terjadi antara Pulau Jawa, wilayah barat, dan Indonesia bagian timur.
Zulkifli Hasan menyebut kebijakan satu harga bertujuan meningkatkan margin keuntungan Perum Bulog. Selama ini Bulog hanya memperoleh margin sekitar lima puluh rupiah per kilogram beras.
Margin tersebut dinilai tidak sebanding dengan tugas Bulog menstabilkan harga nasional.
Bulog juga bertanggung jawab menyalurkan beras hingga wilayah terluar seperti Papua dan Maluku.
Konteks Kebijakan dan Tantangan Distribusi
Pemerintah menyadari distribusi pangan nasional memiliki tantangan geografis yang kompleks. Wilayah tertinggal, terluar, dan termiskin masih menghadapi biaya logistik yang sangat tinggi.
Kondisi tersebut menyebabkan harga beras kerap lebih mahal di daerah timur Indonesia. Rencana satu HET diharapkan mengurangi ketimpangan harga antarwilayah.
Namun kebijakan ini membutuhkan perhitungan matang dan pengawasan ketat. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan BPKP untuk memastikan kebijakan berjalan akuntabel.
Pandangan Kritis Partai X terhadap Rencana HET
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan bahwa tugas negara sejatinya hanya tiga, yakni melindungi rakyat.
Selain melindungi rakyat, negara juga wajib melayani rakyat secara adil. Negara juga berkewajiban mengatur rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan.
Menurut Prayogi, kebijakan satu HET tidak boleh membebani rakyat. Kesejahteraan petani, konsumen, dan daerah tertinggal harus menjadi prioritas utama.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Pangan
Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah.
Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik kedaulatan.
Kebijakan pangan harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan.
Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Beras sebagai kebutuhan dasar menyangkut langsung hak hidup rakyat.
Karena itu, negara wajib hadir melindungi rakyat dari gejolak harga pangan.
Solusi Partai X atas Rencana Satu HET Beras
Partai X mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras nasional.
Negara harus menanggung biaya logistik wilayah tertinggal secara adil dan proporsional.
Pemerintah perlu memastikan margin Bulog cukup tanpa membebani konsumen.
Subsidi distribusi harus tepat sasaran dan diawasi secara transparan.
Partai X juga mendorong transformasi birokrasi pangan berbasis digital.
Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran, manipulasi, dan korupsi.
Kebijakan pangan harus melibatkan musyawarah kenegarawanan lintas sektor.
Keputusan strategis wajib berorientasi pada keadilan sosial, bukan semata keuntungan institusi.
Penutup: Negara Hadir untuk Rakyat
Rencana satu HET beras merupakan langkah besar yang menentukan masa depan pangan nasional. Kebijakan ini harus menjamin keadilan bagi petani, konsumen, dan daerah tertinggal.
Partai X menegaskan negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara berimbang. Tanpa prinsip tersebut, kebijakan pangan berpotensi menjauh dari tujuan kesejahteraan.
