beritax.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam. Rapat terbatas itu membahas berbagai program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat malam itu dilakukan setelah peringatan HUT ke-80 TNI pada pagi harinya. Menurut Prasetyo, Presiden meminta laporan perkembangan berbagai program dan kendala pelaksanaan dari para menteri koordinator.
“Presiden ingin mengecek progres dan mencari solusi agar program berjalan sesuai target,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Rapat juga membahas peningkatan sektor perikanan sebagai upaya membuka lapangan kerja dan menambah asupan protein masyarakat.
Evaluasi Partai X: Rapat dan Rencana Tak Akan Mengenyangkan Rakyat
Partai X menilai rapat terbatas yang digelar Presiden kembali menegaskan jarak antara rencana penguasa dan kenyataan rakyat. Di lapangan, jutaan warga masih berjuang mendapatkan harga pangan terjangkau dan akses energi yang stabil. Swasembada pangan tidak boleh hanya menjadi jargon kekuasaan yang diulang setiap tahun tanpa dampak nyata bagi rakyat. Rakyat tidak membutuhkan rapat tengah malam, tapi kebijakan konkret yang menjamin perut mereka tidak kosong. Menurut Partai X, pemerintah terlalu sibuk pada perencanaan besar, namun abai pada persoalan distribusi dan ketimpangan pangan antar daerah. Di banyak wilayah, harga beras dan protein hewani terus naik sementara daya beli rakyat terus menurun.
Pesan Rinto Setiyawan: Negara Harus Kembali ke Tugas Utamanya
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali prinsip dasar tugas negara.
“Tugas negara itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi di Jakarta.
Negara tidak boleh berhenti pada wacana ketahanan pangan, tetapi harus menjamin setiap keluarga bisa makan bergizi setiap hari. Ia menilai kebijakan pangan nasional saat ini belum berpihak pada rakyat kecil yang menjadi kelompok paling rentan. Menurutnya, pemerintah gagal memprioritaskan aspek keadilan distribusi dan efisiensi logistik dalam kebijakan swasembada pangan.
Prinsip Partai X: Negara Pelayan, Bukan Penguasa Meja Rapat
Partai X menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang sibuk membicarakan strategi di ruang tertutup. Setiap kebijakan pangan harus berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya dan hasil pertanian. Pangan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin negara tanpa syarat, bukan komoditas kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan.
Negara harus menjadikan petani, nelayan, dan pekerja pangan sebagai subjek utama dalam perencanaan nasional, bukan sekadar objek laporan. Partai X percaya bahwa kesejahteraan rakyat adalah ukuran utama keberhasilan pangan, bukan besarnya rapat atau panjangnya roadmap.
Solusi Partai X: Kedaulatan Pangan Berbasis Rakyat dan Daerah
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip keadilan sosial dan kemandirian daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, pemerintah harus membentuk Pusat Kedaulatan Pangan Daerah agar setiap provinsi mampu mengelola potensi lokalnya secara mandiri. Kedua, alokasi anggaran pangan harus fokus pada penguatan petani, nelayan, dan UMKM pangan, bukan sekadar subsidi korporasi besar. Ketiga, dorong industrialisasi pangan rakyat berbasis koperasi agar produksi dan distribusi lebih efisien dan berkeadilan. Keempat, digitalisasi rantai pasok pertanian agar data produksi dan harga bisa diawasi publik secara transparan. Kelima, pastikan setiap kebijakan pangan selalu diuji dampaknya terhadap daya beli dan konsumsi gizi masyarakat miskin.
Penutup: Rakyat Butuh Aksi, Bukan Rapat dan Janji
Partai X menilai rapat terbatas yang digelar Presiden hanyalah ritual kebijakan tanpa perubahan nyata di lapangan. Selama rakyat masih lapar, maka pembicaraan tentang swasembada pangan hanyalah narasi kosong tanpa isi. Negara harus menunaikan tugasnya melindungi dan melayani rakyat dengan memastikan kedaulatan pangan yang adil dan merata. Seperti ditegaskan dalam prinsip Partai X, kekuasaan hanya bermakna bila digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar berencana. Swasembada pangan akan berarti bila setiap rakyat bisa makan cukup, bergizi, dan layak tanpa menunggu hasil rapat kabinet.
