beritax.id — Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, rakyat Indonesia terus menanggung biaya tinggi dari sistem pemerintahan yang tidak efisien. Beban pajak meningkat, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara pelayanan publik justru melemah.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa akar masalah bangsa bukan hanya ekonomi, tetapi sistem yang salah arah. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi sekarang sistemnya malah menindas rakyat,” ujar Rinto di Jakarta, Rabu (22/10).
Sistem Salah, Rakyat Jadi Korban
Menurut Rinto, banyak kebijakan publik lahir tanpa memikirkan keberpihakan terhadap rakyat. Negara sibuk dengan prosedur birokrasi dan kepentingan individu, bukan dengan kesejahteraan masyarakat.“Rakyat sekarang bukan dilayani, tapi dibebani. Mereka membayar pajak, tapi tak menikmati hasilnya,” katanya.
Ia menilai, rakyat dipaksa membiayai sistem yang gagal menjamin keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Rinto menyoroti bahwa program-program pemerintah sering tumpang tindih dan boros anggaran.
“Uang rakyat habis untuk biaya operasional, bukan untuk manfaat langsung,” tegasnya.
Negara Kehilangan Fungsi Pelayanan
Rinto menilai, lembaga negara kehilangan fokus utama: melayani kepentingan rakyat. Ketika negara menjadi alat kekuasaan, kebijakan publik tidak lagi berpihak pada kebutuhan masyarakat.“Negara ini seharusnya hadir melindungi, bukan memungut tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa rakyat kini menghadapi ironi: mereka membiayai sistem yang justru memperlemah daya hidupnya.
“Setiap kebijakan baru seperti tambalan di kain robek. Tidak menyembuhkan, hanya menutup luka sementara,” tambahnya.
Krisis Kepercayaan dan Akuntabilitas Publik
Rinto menjelaskan, salah satu dampak dari sistem salah arah adalah menurunnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika janji tidak sesuai dengan realitas, rakyat kehilangan harapan pada pemerintahan. “Transparansi tidak berjalan, akuntabilitas hanya jargon. Rakyat tak tahu ke mana uang mereka digunakan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa legitimasi tidak dibangun dari propaganda, tapi dari keadilan dan kinerja nyata.
“Jika rakyat tidak percaya sistem, maka negara kehilangan fondasi moralnya,” tegas Rinto.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan untuk Penguasa
Partai X menegaskan, seluruh elemen negara harus kembali pada prinsip dasar: kedaulatan di tangan rakyat. Negara bukanlah rezim, pemerintah bukan penguasa. Pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan“Negara harus dibangun di atas nilai Pancasila, bukan kepentingan jangka pendek,” jelas Rinto.
Menurutnya, Pancasila bukan slogan seremonial, melainkan sistem operasional yang menuntun arah kebijakan bangsa.“Kalau negara ini ibarat bus, rakyatlah penumpangnya, bukan beban yang harus diturunkan di tengah jalan,” ujarnya.
Solusi Partai X: Perbaiki Sistem, Bukan Tambah Anggaran
Sebagai langkah konkret, Partai X menawarkan solusi untuk menghentikan sistem salah arah dan mengembalikan fungsi negara:
- Audit Keadilan Fiskal Nasional.
- Efisiensi Anggaran Publik.
- Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Keadilan.
- Desentralisasi Pelayanan Publik.
- Restorasi Moral Birokrasi.
Penutup: Sistem Harus Kembali ke Jalan Rakyat
Rinto menegaskan, bangsa ini tidak kekurangan sumber daya, tapi kehilangan arah dalam mengelola sistemnya. “Rakyat sudah membayar mahal, tapi yang mereka dapat hanyalah janji dan ketimpangan,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari kesadaran dan etika pemerintahan. “Kalau sistemnya salah, semua program akan gagal, dan rakyat akan terus jadi korban,” tegasnya.
Partai X berkomitmen mendorong perubahan sistemik yang berpihak pada rakyat. “Negara kuat bukan karena kekuasaannya, tapi karena keberpihakannya. Rakyat tidak boleh lagi membayar mahal untuk kesalahan negara,” pungkas Rinto Setiyawan.
