beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan efisiensi atau pemblokiran anggaran seperti yang dilakukan di era Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut pemotongan pagu anggaran kementerian dan lembaga (K/L) bukanlah bentuk efisiensi, melainkan pemangkasan yang salah kaprah.
“Coba definisikan efisiensi itu apa? Mengurangi anggaran K/L bukan efisiensi, itu motong anggaran,” tegas Purbaya di kantornya, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, efisiensi sejati berarti memastikan dana negara digunakan sesuai peruntukan, tepat waktu, dan bebas korupsi. “Kalau efisiensi adalah memastikan anggaran dibelanjakan sesuai peruntukannya dan tidak dikorupsi. Saya bukan spending free,” katanya.
Partai X: Efisiensi Harus Berdampak pada Rakyat, Bukan di Atas Kertas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai langkah Purbaya menolak pemangkasan buta adalah sinyal positif. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi sejati tidak berhenti pada manajemen kas, melainkan harus berdampak langsung kepada rakyat.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau efisiensi hanya bicara teknis tanpa hasil nyata bagi masyarakat, itu bukan efisiensi, tapi kamuflase,” ujar Rinto.
Ia menilai perdebatan antara gaya Purbaya dan Sri Mulyani menunjukkan bahwa orientasi fiskal masih berkutat pada tataran administratif, bukan manfaat publik. “Yang dibutuhkan rakyat adalah efisiensi dalam pelayanan, bukan pemotongan seremonial di atas kertas,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Efektif, Efisien, dan Transparan
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengatur dan melayani seluruh rakyat. Dalam pandangan partai, negara yang ideal dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi yang sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat bagi rakyat. Kalau dana hanya berputar di kas dan tidak menyentuh rakyat, itu pemborosan terselubung,” kata Rinto. Ia menambahkan, efisiensi harus disertai transparansi publik agar rakyat tahu ke mana uang negara digunakan.
Solusi Partai X: Efisiensi yang Memberdayakan, Bukan Mengorbankan
Partai X menawarkan solusi konkret agar konsep efisiensi benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar jargon fiskal:
- Transformasi Birokrasi Digital
Pemerintah harus mempercepat digitalisasi anggaran agar setiap transaksi bisa diawasi publik secara real-time, meminimalkan kebocoran dan penundaan belanja. - Pemaknaan Ulang Pancasila sebagai Pedoman Operasional
Nilai keadilan sosial dalam Pancasila harus menjadi dasar pengelolaan anggaran negara. Setiap pengeluaran publik harus menyejahterakan rakyat, bukan memperbesar birokrasi. - Reformasi Hukum dan Akuntabilitas Fiskal
Pengawasan penggunaan anggaran perlu diperkuat dengan hukum yang tegas dan berbasis kepakaran agar kebijakan efisiensi tidak menjadi alat kekuasaan atau pembenaran penghematan semu. - Pemisahan Tegas antara Negara dan Pemerintah
Negara harus tetap stabil meskipun pemerintah berganti. Efisiensi tidak boleh bergantung pada gaya kepemimpinan menteri, tetapi menjadi sistem permanen berbasis kepentingan rakyat. - Musyawarah Kenegarawanan Fiskal
Partai X mendorong adanya forum lintas lembaga untuk mengevaluasi kinerja anggaran secara terbuka agar keputusan fiskal tidak hanya diambil oleh segelintir individu teknokrat.
Penutup: Rakyat Butuh Efisiensi yang Terasa
Partai X menilai, efisiensi sejati bukan tentang memangkas angka dalam dokumen APBN, melainkan tentang bagaimana anggaran bisa bekerja untuk rakyat. Uang negara yang menganggur sama sia-sianya dengan anggaran yang diselewengkan.
Rinto Setiyawan menegaskan, “Efisiensi bukan sekadar soal neraca keuangan, tapi soal rasa keadilan. Kalau uang negara tidak sampai ke rakyat, itu bukan efisiensi itu kelalaian.”
Ia menutup dengan pesan tajam: “Negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan efisien. Jangan biarkan efisiensi hanya jadi istilah teknokrat, sementara rakyat tetap hidup tidak efisien di tengah janji kesejahteraan.”
