beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut demo besar belakangan ini akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi tertekan karena langkah keliru yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Purbaya menyebut kebijakan tidak konsisten membuat rakyat harus menanggung dampaknya. Ia juga mengkritik DPR yang dianggap gagal melakukan pengawasan. Menkeu menegaskan akan memperbaiki kebijakan fiskal sebagai langkah cepat penyelamatan ekonomi.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pernyataan Purbaya sangat serius. Menurutnya, rakyatlah yang selama ini jadi korban kebijakan fiskal dan moneter yang kacau. Ia mengingatkan bahwa tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, pemerintah justru gagal memenuhi ketiga tugas utama itu. Kebijakan yang lahir bukan menguatkan rakyat, malah menambah penderitaan. Demo besar hanyalah puncak gunung es dari rasa frustrasi masyarakat. Rinto menilai, pengakuan Purbaya seharusnya menjadi momentum perbaikan nyata, bukan sekadar wacana.
Partai X berpandangan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanya diberi mandat untuk mengatur secara efektif. Negara tidak boleh disamakan dengan pemerintah, sebab negara adalah milik seluruh rakyat. Jika pemerintah gagal menjalankan tugas, rakyat berhak mengingatkan bahkan mengganti kepemimpinan. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal dan moneter harus berpihak pada rakyat.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret untuk mencegah rakyat terus jadi korban. Pertama, dilakukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional agar semua elemen bangsa duduk bersama mencari arah baru. Kedua, mendorong amandemen UUD untuk mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan rakyat.
Ketiga, pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar krisis rezim tidak menghancurkan negara.Keempat, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan keadilan tidak tunduk pada kekuatan uang.Kelima, transformasi birokrasi digital agar korupsi bisa diputus dan pelayanan publik lebih transparan. Selain itu, pendidikan moral berbasis Pancasila harus diperkuat sejak sekolah. Dengan cara ini, rakyat lebih sadar haknya dan tidak mudah dimanipulasi kebijakan yang salah.
Penutup
Partai X menegaskan bahwa demo besar adalah alarm keras bagi penguasa. Pemerintah harus kembali pada amanat dasar negara yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban dari kebijakan yang salah arah. Prinsip Partai X jelas yaitu rakyat adalah raja, pemerintah hanyalah pelayan.Maka, solusi nyata harus segera dijalankan, bukan sekadar retorika di ruang rapat.
