beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi mengurangi beban utang negara. Ia menekankan efisiensi anggaran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai kunci utama. Per Juni 2025, total utang pemerintah mencapai Rp9.138 triliun dengan rasio 39,86 persen terhadap PDB.
“Anggaran harus dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, tanpa kebocoran,” ujar Purbaya di Jakarta.
Ia berharap efisiensi belanja bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. “Kalau ekonomi tumbuh, pajak juga naik, defisit bisa ditekan,” katanya.
Partai X: Angka Tak Cukup, Harus Ada Kejelasan Dampak
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan rakyat tak butuh angka semata. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menenangkan pasar.“Rakyat tidak cukup tahu angka utang turun, tapi ingin tahu apa manfaat langsungnya,” kata Rinto.
Ia mengingatkan, efisiensi anggaran harus diikuti transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan.
Prinsip Partai X: Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal
Partai X menilai pengelolaan utang harus berlandaskan tanggung jawab dan keterbukaan publik. Dalam prinsip partai, fiskal negara bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga sarana moral dan keadilan. Utang publik harus dikelola dengan amanah, agar tidak menjadi beban generasi berikutnya.
“Jika pemerintah berutang atas nama rakyat, maka rakyat berhak tahu hasilnya,” tegas Rinto.
Ia menekankan pentingnya laporan periodik yang mudah diakses publik mengenai penggunaan dana utang.
Solusi Partai X: Reformasi Fiskal Pro Rakyat
Sebagai solusi, Partai X mengusulkan Reformasi Fiskal Pro Rakyat (RFPR).
Program ini menitikberatkan pada audit publik terhadap belanja kementerian, eliminasi anggaran seremonial, dan digitalisasi transparan APBN. Selain itu, Partai X menekankan pentingnya Sistem Informasi Fiskal Nasional (SIFINA) agar rakyat dapat memantau utang dan penggunaannya secara real time.“Dengan SIFINA, rakyat bisa tahu uang negara ke mana, bukan hanya mendengar janji,” ujar Rinto.
Partai X juga menegaskan setiap kebijakan pajak dan utang harus diuji berdasarkan asas keadilan sosial.Partai X menilai pelunasan utang bukan hanya soal nominal, tapi juga soal arah moral pemerintahan. “Utang boleh dibayar, tapi kepercayaan rakyat harus dijaga,” pungkas Rinto Setiyawan.
