beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa dirinya mengambil alih peran Bank Indonesia (BI). Anggapan itu muncul setelah ia memutuskan memindahkan kas negara senilai Rp200 triliun dari BI ke bank-bank Himbara. Dana tersebut diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit industri.
Purbaya menegaskan, langkah itu bukan intervensi terhadap tugas moneter BI. Menurutnya, keputusan tersebut hanya pemindahan dana milik pemerintah. “Enggak ambil alih, itu uang saya sendiri. BI tetap bisa kendalikan kerjanya,” ujarnya di Senayan, Selasa (23/9/2025).
Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan perlunya kerja sama antara fiskal, moneter, dan dunia usaha. Kolaborasi itu dinilai penting agar pertumbuhan kredit menggerakkan sektor riil, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Perry menyebut BI telah menggelontorkan likuiditas sekitar Rp800 triliun guna mendukung program pemerintah dan penurunan suku bunga.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi jangan sampai merugikan rakyat. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ia menilai, langkah Purbaya berpotensi membingungkan publik dan menimbulkan kesan pemerintah menggeser peran BI. Rakyat tidak boleh menjadi korban eksperimen kebijakan fiskal yang belum teruji efektivitasnya.
Menurut Prayogi, kesejahteraan rakyat tidak bisa ditentukan hanya oleh angka likuiditas atau perpindahan dana antar lembaga. Kepastian perlindungan, pelayanan, dan pengaturan adil jauh lebih penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanya pelayan yang mengemban amanah untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Sejahtera menurut Partai X berarti rakyat terpenuhi kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengatur angka pertumbuhan atau likuiditas perbankan.
Jika kebijakan moneter dan fiskal tidak dijalankan dengan transparansi, rakyat akan merasa dipermainkan.
Solusi Partai X
Sebagai jalan keluar, Partai X mengajukan solusi strategis agar kebijakan fiskal dan moneter lebih terarah:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Kebijakan ekonomi harus melalui kajian mendalam, bukan sekadar instruksi sepihak.
- Transformasi birokrasi digital. Perpindahan dana negara wajib diawasi sistem digital untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi.
- Musyawarah kenegarawanan nasional. Empat pilar bangsa, yaitu intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya, perlu dilibatkan dalam merancang kebijakan strategis.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Rakyat perlu memahami arti kebijakan ekonomi dan hak mereka sebagai pemilik kedaulatan.
- Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah. Sehingga kegagalan pemerintah tidak mengguncang kepercayaan rakyat terhadap negara.
Dengan solusi ini, Partai X menekankan bahwa kebijakan moneter dan fiskal harus menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian bagi rakyat.
Langkah Menteri Keuangan memindahkan dana negara ke Himbara memang diklaim demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Partai X mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai dipermainkan oleh kebijakan yang tidak jelas arah dan manfaatnya. Negara hadir untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Hukum dan ekonomi harus berjalan pasti, agar kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.
