beritax.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui target penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. Ia menilai ekonomi Indonesia sedang melemah, sehingga kinerja pajak menurun. Purbaya menegaskan kesulitan ini bukan karena pegawai pajak tidak bekerja maksimal. Menurutnya, akar persoalan ada pada menurunnya daya beli dan performa ekonomi nasional.
“Makanya target Anda susah dicapai. Bukan salah orang pajak, karena ekonominya turun,” kata Purbaya dalam rapat di Kanwil Pajak Jakarta, Jumat. Ia mengimbau seluruh jajaran tetap bekerja keras memastikan penerimaan pajak optimal. Ia berharap penerimaan pajak bisa membaik seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2026 mendatang.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun pada tahun 2025. Namun, per September 2025 baru tercapai Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari target. Realisasi tersebut turun 4,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Partai X: Ekonomi Turun, Rakyat Kian Terjepit
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menyebut kegagalan mencapai target pajak adalah tanda nyata turunnya kemampuan ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau rakyat terus ditekan dengan pajak di tengah ekonomi lemah, itu berarti negara lupa tugasnya,” ujarnya. Menurutnya, ekonomi yang turun bukan hanya berdampak pada APBN, tapi juga langsung menekan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip Partai X: Keadilan Ekonomi Harus Jadi Arah Negara
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk membuat kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Partai X, negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai keadilan sosial.
Pajak seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan beban tambahan. Negara yang sehat adalah negara yang ekonominya tumbuh dari kekuatan rakyatnya, bukan dari penarikan pajak berlebihan. Karena itu, Partai X menekankan perlunya reformasi pajak berbasis keadilan yang berpihak pada rakyat dan pelaku UMKM.
Solusi Partai X: Transformasi Ekonomi dan Ketertiban Digital
Sebagai solusi, Partai X mendorong pemerintah melakukan transformasi birokrasi digital untuk menutup celah korupsi dan kebocoran pajak.
Selain itu, Partai X menyerukan reformasi hukum berbasis kepakaran, agar kebijakan fiskal berpihak pada keadilan dan bukan pada suara kekuasaan. Rakyat harus diposisikan sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan.
“Negara harus kembali kepada rakyat. Pajak harus digunakan untuk melindungi, bukan menindas,” tegas Prayogi.
