beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi sorotan setelah ribuan siswa mengalami keracunan di berbagai daerah. Puan menegaskan evaluasi harus menyeluruh, bukan sekadar mencari kambing hitam.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan kasus keracunan MBG terus meningkat. Hingga 21 September, tercatat 6.452 kasus, naik lebih dari seribu dalam sepekan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, disusul DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Fakta ini membuktikan lemahnya pengawasan negara terhadap program bergizi yang justru membahayakan anak bangsa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut MBG sulit dihentikan karena dianggap program strategis Presiden Prabowo. Anggarannya pun sudah disiapkan hingga ratusan triliun. Namun, strategi tanpa keamanan hanya menjadikan rakyat sebagai korban. Anak-anak menjadi taruhan demi program yang dipaksakan.
Partai X: Negara Jangan Abai
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan Rp223 triliun dari anggaran pendidikan tidak boleh dijadikan percobaan. Rakyat berhak mendapat perlindungan, bukan risiko keracunan massal.
Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemerintah hanya pelayan. Program sebesar MBG seharusnya menjamin hak rakyat, bukan sekadar simbol kekuasaan. Negara harus hadir dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan .
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, audit menyeluruh dapur MBG untuk memastikan standar higienitas dan sertifikasi wajib terpenuhi. Kedua, digitalisasi distribusi pangan agar transparan dan mudah diawasi publik. Ketiga, musyawarah kenegarawanan bersama empat pilar untuk mengevaluasi ulang skema MBG secara jujur. Keempat, pendidikan moral Pancasila bagi pengelola agar amanah melayani rakyat. Kelima, media negara digunakan sebagai alat kontrol publik, bukan sekadar corong program.
Partai X menegaskan Rp223 triliun bukan angka kecil yang bisa dipertaruhkan. Anggaran rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi total harus berujung pada perubahan nyata, bukan sekadar janji. Anak-anak bangsa berhak atas gizi aman, sehat, dan bermartabat.
