beritax.id – Demokrasi tanpa integritas merusak harapan rakyat. Janji pembangunan yang disampaikan kepada publik seringkali hanya menjadi retorika belaka, sementara kenyataannya, proyek-proyek tersebut tidak memenuhi harapan dan kebutuhan dasar rakyat. Ketidakmampuan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang berkualitas mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Janji Kosong dan Ketidakmampuan Pemerintah
Proyek pembangunan yang dijanjikan dalam setiap periode pemilu sering kali tidak terealisasi dengan baik. Pemerintah, yang seharusnya memprioritaskan kebutuhan rakyat, malah lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Rakyat yang semula berharap akan merasakan dampak positif dari pembangunan justru merasa terpinggirkan dan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menekankan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah gagal menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Alih-alih melayani rakyat, kebijakan yang ada sering kali lebih berpihak pada kepentingan penguasa atau penguasa, yang mengarah pada ketidakadilan.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi Tanpa Integritas
- Penyusunan Kebijakan yang Lebih Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan rakyat. Setiap proyek pembangunan harus melibatkan masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka. - Transparansi dalam Proyek Pembangunan
Proses pembangunan harus lebih transparan, dengan akuntabilitas yang lebih tinggi. Rakyat harus mengetahui alokasi dana dan pelaksanaan setiap proyek pembangunan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. - Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. - Pengawasan Independen atas Proyek Pembangunan
Pengawasan terhadap proyek pembangunan harus dilakukan secara independen oleh lembaga yang tidak terafiliasi dengan pemerintah. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap proyek selesai dengan hasil yang memuaskan.
Demokrasi tanpa integritas telah menyebabkan banyak janji kosong yang merugikan rakyat. Pemerintah harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi dalam kebijakan dan penguatan pengawasan publik, Indonesia dapat memastikan bahwa demokrasi yang berjalan benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
