beritax.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan setiap uang yang dicuri koruptor akan dialirkan kembali kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Ia menekankan bahwa seluruh rampasan koruptor akan digunakan untuk berbagai program yang langsung menyasar kesejahteraan rakyat.
Dalam dialog bersama warga korban banjir di Padang Pariaman, Prabowo bertanya kepada masyarakat tentang dukungan mereka terhadap pemberantasan korupsi. Seruan itu disambut meriah oleh para pengungsi yang berharap keadilan ditegakkan tanpa kompromi di seluruh sektor pemerintahan.
Sorotan Partai X: Negara Wajib Melindungi Rakyat dari Korupsi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa korupsi merampas hak dasar rakyat. Ia kembali mengingatkan tugas negara yang wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan benar. Korupsi, menurutnya, merusak ketiga tugas negara secara langsung dan sistematis.
Ia menilai pernyataan Presiden harus diikuti langkah transparan dan terukur demi memastikan uang rampasan benar sampai kepada warga. Negara wajib bertindak efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip dasar Partai X yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Konteks Bencana dan Tuntutan Keadilan Publik
Data BNPB menunjukkan lonjakan korban bencana di tiga provinsi Sumatera yang kini mencapai 604 jiwa. Situasi itu menegaskan urgensi tata kelola negara yang bersih dan tangguh dalam melindungi masyarakat, terutama saat menghadapi krisis kemanusiaan dan kerentanan sosial.
Partai X menilai setiap rupiah hasil korupsi harus dikembalikan kepada rakyat karena memenuhi kebutuhan dasar adalah prioritas negara. Negara wajib memastikan bantuan darurat dan pemulihan berjalan tanpa hambatan moral maupun struktural.
Prinsip Partai X: Negara Harus Kuat, Pemerintah Harus Transparan
Partai X menegaskan bahwa negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus bekerja dengan efektif dan transparan. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat rakyat untuk mengelola kekuasaan secara jujur dan bertanggung jawab. Rakyat adalah raja, sedangkan pejabat hanyalah pelayan yang berkewajiban menjaga amanah publik.
Partai X menilai praktik korupsi merupakan pengkhianatan terhadap hakikat kenegaraan. Negara harus mengelola kekuasaan sesuai Pancasila secara operasional, bukan seremonial. Pemerintah wajib menunjukkan kinerja yang akuntabel dan berpihak pada keadilan sosial.
Kajian Kenegarawanan: Antikorupsi sebagai Akar Stabilitas Negara
Partai X memandang bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi fondasi negara. Pemerintah harus menunjukkan karakter negarawan dengan memutus rantai penyalahgunaan wewenang. Kebijakan negara harus diarahkan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu.
Prayogi menegaskan bahwa negara hanya dapat stabil jika pemerintah bekerja berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Ia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah agar koreksi kebijakan dapat dilakukan tanpa mengganggu persatuan nasional.
Solusi Partai X: Jalan Pemulihan Sistemik untuk Mengakhiri Korupsi
Partai X menawarkan solusi strategis sesuai lampiran resmi. Musyawarah Kenegarawanan Nasional diperlukan untuk menyatukan visi bangsa menghadapi penyimpangan sistemik. Reformasi hukum berbasis kepakaran harus diterapkan untuk menutup celah korupsi dalam birokrasi dan lembaga publik.
Transformasi birokrasi digital menjadi langkah penting agar pelayanan publik bebas manipulasi manual serta lebih akuntabel. Pendidikan moral dan berbasis Pancasila wajib diperkuat agar generasi baru memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara. Negara wajib menggunakan media nasional untuk menyebarkan nilai keadilan dan integritas secara luas.
Penutup: Partai X Mengawal Transparansi untuk Hak Rakyat
Partai X menegaskan dukungan terhadap komitmen Presiden untuk mengembalikan uang koruptor kepada rakyat. Namun, komitmen itu harus diawasi melalui kebijakan transparan dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Negara wajib memastikan pengelolaan kekayaan publik selalu berpihak pada rakyat.
Prayogi menegaskan bahwa tugas negara tidak boleh meleset dari mandat konstitusional. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi keadilan sosial. Partai X menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan antikorupsi sebagai bagian dari perjuangan menghadirkan negara yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
