beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam dialog tiga jam itu, Prabowo memastikan bahwa supremasi sipil tetap ditegakkan. Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan bahwa Presiden berjanji menjalankan komitmen tersebut. Namun, GNB tetap menyoroti keterlibatan militer di ruang sipil dan mendesak reformasi Polri serta investigasi independen atas kerusuhan “Prahara Agustus”.
Partai X: Supremasi Sipil Harus Sejalan dengan Supremasi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa komitmen pada supremasi sipil harus dibarengi dengan penghormatan pada hak rakyat. “Tugas negara itu ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai isu supremasi sipil hanya sebatas wacana, sementara hak rakyat dibatasi,” tegas Rinto. Ia mengingatkan, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga pejabat bukanlah penguasa, melainkan pelayan rakyat sebagaimana tertulis dalam prinsip Partai X.
Menurut Partai X, negara memiliki tiga unsur yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan. Karena itu, supremasi sipil tidak boleh sekadar menjadi pemindahan dominasi dari militer ke sipil, melainkan penegasan bahwa rakyat adalah raja. Negara harus dipisahkan dari rezim, agar ketika pemerintah kolaps, negara tetap berdiri kokoh.
Solusi Partai X: Supremasi Sipil Harus Konkret
Partai X menawarkan sejumlah solusi agar supremasi sipil tidak berhenti pada retorika. Pertama, perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang mengawal transisi, sehingga kedaulatan benar-benar kembali ke rakyat. Kedua, dilakukan reformasi hukum berbasis kepakaran agar keadilan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan uang atau suara terbanyak, melainkan oleh kebenaran. Ketiga, pemisahan tegas negara dan pemerintah, sehingga rakyat tidak dikorbankan saat rezim gagal mengelola kekuasaan. Keempat, pendidikan dan moral berbasis Pancasila harus diperkuat, agar generasi muda paham hakikat demokrasi sejati.
Partai X menegaskan, supremasi sipil yang ditegaskan Presiden Prabowo harus menjadi jalan menuju supremasi rakyat. Bagi Partai X, ukuran utama demokrasi bukan pergantian pejabat, tetapi sejauh mana hak rakyat dilindungi, dilayani, dan diatur secara adil. “Supremasi sipil tanpa supremasi rakyat hanyalah setengah jalan. Negara harus hadir untuk sejahtera bersama rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir individu,” tutup Rinto.
