beritax.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan penggilingan padi skala besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah. Aturan ini berlaku bagi semua perusahaan besar yang ingin tetap bergerak di bidang pangan nasional.
Jika tidak berizin, Prabowo memerintahkan agar perusahaan tersebut beralih ke sektor lain di luar kebutuhan pangan. Ia menekankan perlunya melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat takaran, tepat kualitas, dan harga terjangkau. Perusahaan yang berani memanipulasi pangan akan diproses hukum tanpa kompromi dan fasilitasnya bisa disita negara.
Prabowo menyebut tidak boleh ada pihak yang bermain di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen menghentikan praktik “serakahnomics” yang menipu rakyat dan membawa keuntungan keluar negeri. Ia juga mengancam akan mengambil alih penggilingan padi yang curang untuk diserahkan kepada koperasi petani.
Partai X: Izinkan Petani Hidup Layak
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyambut baik ketegasan Presiden terhadap pelaku manipulasi pangan. Namun, ia mengingatkan tugas negara bukan hanya menindak pengusaha, tetapi juga memastikan petani hidup layak.
Menurutnya, negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Kebijakan berizin ini harus diikuti langkah konkret menaikkan daya tawar petani dalam rantai distribusi beras.
Partai X menegaskan pemerintah hanyalah mandat kecil dari rakyat untuk mengelola kebijakan yang adil dan transparan. Negara wajib menjamin kedaulatan pangan, menghindari monopoli, dan menempatkan rakyat di atas kepentingan segelintir individu.
Sejahtera berarti kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga kesehatan. Bagi Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X
Partai X mendorong pembentukan badan pengawasan pangan independen yang memiliki kewenangan menindak pelaku manipulasi harga. Transparansi data produksi dan distribusi beras harus diwajibkan untuk menghindari praktik curang dan monopoli.
Koperasi petani harus menjadi pengelola utama penggilingan strategis, demi menjaga harga gabah yang menguntungkan petani. Penegakan hukum wajib berjalan tanpa diskriminasi, berani menghadapi kekuatan modal maupun kedekatan.
Partai X menegaskan, izin usaha memang penting, tetapi izin untuk petani hidup layak jauh lebih mendesak. Tanpa itu, aturan baru hanya menjadi instrumen legal, bukan solusi nyata bagi kesejahteraan rakyat.
